Bioskop Asing Terus Tuai Penolakan
JAKARTA - Rencana pemerintah yang akan mengeluarkan usaha bioskop dari Daftar Negatif Investasi (DNI) mendapat penolakan dari kalangan anggota DPR. Sebab rencana tersebut dinilai tidak melindungi kebudayaan Indonesia.
Hal itu diungkapkan anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan Tubagus Dedy Suwandi Gumelar yang akrab disapa Miing. Menurutnya, pemerintah tidak memiliki politik kebudayaan yang jelas untuk melindungi kebudayaan negeri ini.
Ini lantaran pemerintah hanya melihat kebudayaan sebagai komoditi. Akibatnya, kini muncul penjajahan gaya baru akibat serbuan budaya asing. Salah satu pintu masuknya dengan mendompleng investasi asing untuk usaha bioskop.
"Karena itu, baik atas nama pribadi maupun fraksi. Saya tidak setuju bioskop asing masuk Indonesia,” tegas anggota Miing di Jakarta.
Menurut Miing, pemerintah seharusnya menyediakan regulasi dan infrastruktur yang bisa melindungi dan memajukan industri film nasional. Seperti kebijakan fiskal yang bisa memberikan insentif bagi tumbuhnya industri film nasional, atau membangun studio film agar tidak perlu pergi ke luar negeri.
"Sudah regulasi nggak bagus, infrastruktur juga kurang. Eh, masih ditambah lagi membuka pintu bagi pengusaha bioskop asing. Mau jadi apa industri film nasional kita? Ini kan aneh," cetus Miing.
Dalih untuk meningkatkan investasi dengan membuka kran bagi masuknya bioskop asing, seperti yang dilontarkan pemerintah, adalah alasan yang tidak berdasar. "Sebab, bioskop itu berbeda dengan sektor investasi lainnya," tegas Miing.
Miing kemudian membandingkan dengan sektor manufaktur. "Kalau Samsung buka pabrik, misalnya, jelas bahwa investasi yang masuk menguntungkan masyarakat, karena menyerap tenaga kerja. Tetapi bioskop asing, di tengah lemahnya regulasi yang memihak kepentingan nasional dan minimnya infrastruktur yang memadai, keuntungan apa yang bisa diharapkan?" ungkapnya.
Mantan anggota grup Bagito itu menilai, kebijakan pemerintah selama ini tidak memihak kepentingan nasional. Sebut saja saja soal pajak, meskipun akhirnya direvisi. "Tetapi memungut pajak lebih tinggi untuk film nasional ketimbang film asing, jelas menjadi bukti ketidakberpihakan pemerintah pada industri film nasional," tukasnya.
Memang, produksi film nasional belakangan ini jumlahnya meningkat, meskipun masih jauh dari kebutuhan. Peningkatan itu, kata Miing, bukan dari upaya pemerintah, tapi lebih disebabkan oleh semangat para sineas yang memang ingin berkarya bagi bangsa ini agar film nasional tidak tergerus film asing.
Pengamat Komunikasi dan Budaya Popular Universitas Paramadina AG Eka Wenats W sependapat dengan Miing. Ia menganggap rencana masuknya bioskop asing sebagai wujud mandegnya paradigma politik kebudayaan. "Pasalnya, kebudayaan hanya dipahami dari sisi yang sifatnya material, bukan sebagai sebuah sistem," jelasnya.
Film memang bisa dipandang sebagai sebuah hiburan, tetapi di dalamnya ada ideologi bawaan. Sementara itu, selera penonton film kita telah lama dibentuk atau dibingkai oleh film-film asing yang ditayangkan.
Sehingga, kehadiran film asing akan semakin menyuburkan selera penonton film kita yang jauh dari realitas budaya bangsa, atau film asing telah menjadi theatre of mind penonton kita yang kemudian berujung pada theatre spectacle (teater tontonan). "Dengan kata lain, pada akhirnya industri film nasional hanya menjadi penonton atas gencarnya serbuan film asing," tegas Eka.
Eka menyebut rencana pemerintah yang akan mengeluarkan bioskop dari DNI sebagai wujud ketidakseriusan pemerintah untuk menata politik kebudayaan bangsa. "Masuknya bioskop asing merupakan ancaman konkret bagi perkembangan ekonomi kreatif Indonesia," tegasnya.
(Widi Agustian)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
