SERANG - DPRD Provinsi Banten bakal membentuk tim investigasi terkait persoalan dana asuransi kesehatan bagi anggota Dewan 2011 yang dinilai kurang memberikan pelayanan maksimal kepada para wakil rakyat Banten tersebut. Selain asuransi, pakaian dinas anggota dewan juga belum direalisasikan.

Sebagaimana diketahui anggaran asuransi kesehatan untuk 85 anggota DPRD Banten pada 2011 dialokasikan sebesar Rp1,8 miliar. Sedangkan perusahaan asuransi selaku pemenang tender adalah PT Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Syariah.

Sedangkan, untuk seragam dinas anggota dewan. Menurut informasi yang dihimpun okezone, untuk anggaran seragam angota dewan pada 2011 sebesar Rp467 juta. Rencananya para anggota dewan itu akan diberikan tiga seragam, yakni seragam Pakaian Sipil Resmi (PSR), Pakaian Sipil Harian (PSH), dan Pakaian Dinas Harian (PDH). Namun sepanjang 2011, ketiga seragam tersebut para anggota dewan tidak menerimanya.

Ketua DPRD Provinsi Banten Aeng Haerudin mengatakan. Berdasarkan usulan dari sejumlah anggota dewan agar para pimpinan DPRD segera membentuk tim investigasi untuk menindaklanjuti asuransi kesehatan yang dinilai bermasalah.
 
“Dalam waktu sesegera mungkin kita akan rapatkan bersama pimpinan lainnya agar secepatnya membentuk tim investigasi,” kata Aeng saat ditemui diruang kerjanya, Selasa (3/1/2012).

Aeng mengungkapkan, untuk membentuk tim investigasi dengan menunjuk para pimpinan ketua fraksi yang ada di DPRD Banten. “Kita akan tunjuk para pimpinan fraksi karena mereka yang paham dengan para anggotanya,” ujarnya.
 
Sebelumnya desakan agar pimpinan melakukan investigasi terkait dengan asuransi dan spakaian dinas anggota DPRD disampaikan Ketua Fraksi Demokrat Media Warman dalam rapat paripurna, Senin 2 Januari.

“Kami meminta pimpinan untuk melakukan investigasi terkait asuransi kesehatan dan pakaian dinas. Pasalnya, selama 2011 kami tidak mendapatkan. Padahal, hal itu sudah dianggarkan. Belum ada kejelasan hingga saat ini realisasinya. Jika tidak direalisasikan tentu akan menjadi Silpa. Ini sangat disayangkan,” kata Media.
 
Hal senada juga disampaikan anggota Fraksi Hanura Ali Nurdin di Komisi IV, selama ini asuransi kesehatan tidak pernah kami rasakan. Sejak Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dibubarkan, fasilitasi untuk anggota dewan menurun.

Oleh karena itu, Ali mengusulkan kepada pimpinan DPRD untuk membuat BURT ad hoc, sehingga bisa memfasilitasi keperluan anggota DPRD. “Di komisi IV ruangan sudah bocor. Bagaimana kami mau nyaman bekerja,” ujarnya.
 
Minimnya pelayanan asuransi kesehatan juga diungkapkan anggota DPRD Miptahuddin dari Fraksi PKS yang berada di komisi IV bersama Ali Nurdin. Dia mengatakan, meskipun pada akhir 2011 ada layanan asuransi namun tak bisa digunakan. “Saat kami ajukan klaim tidak bisa digunakan,” ungkapnya.

Miptah juga mengakui soal pakaian dinas yang selama 2011 belum diterima. Menurut dia, semestinya, anggota dewan menerima tiga pakaian dinas. “Sampai saat ini kami belum menerimanya,” katanya. (ade)