JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) menuntut penggunaan yang jelas atas penerimaan operasional Bank Indonesia (BI) 2012 yang berjumlah Rp22 triliun. Pasalnya, selama ini, BI menganggap dana tersebut tak tersentuh dan menimbulkan tanda tanya DPR.

"Dana penerimaan operasional BI itu yang Rp27,3 triliun itu memang sudah kita sepakati. Anggarannya sudah disepakati tetapi detailnya ini yang kita belum sepakat sehingga kita minta Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) untuk membicarakannya lagi dengan kita," ujar Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Aziz ketika menemui wartawan di Gedung DPR-RI, Jakarta, Selasa (24/1/2012).

Menurut Harry, pada Desember, DPR telah sepakat dengan BI bahwa anggaran penerimaan operasional BI 2012 berjumlah Rp27,3 triliun. Dari jumlah ini, BI menyatakan anggaran operasional BI diusulkan sebesar Rp5,23 triliun. Sisanya, tidak dijelaskan BI untuk apa peruntukannya.

"Di sini lah BI tidak menyelenggarakan good governance. Dewan Gubernur (DG) bisa bermain di sini. Ini ada dana Rp22 triliun yang katanya untouchable, kita ingin tahu. Tidak pernah ada pengajuan anggaran untuk jaga inflasi berapa, kita sama sekali enggak tahu. Kita buta," lanjut dia.

Atas dasar itu, DPR meminta BI menjelaskan dengan rinci darimana saja sumber-sumber pendapatan itu. Karena alasan ini, SPSI kemudian diundang Komisi XI DPR-RI untuk menjelaskan masalah tersebut. Sampai saat ini, pertemuan tersebut masih dilangsungkan secara tertutup. (mrt) (rhs)