JAKARTA - Sebelum membuat bank yang khusus menangani pembangunan infrastruktur, pemerintah disarankan merunut penyebab gagalnya pembangunan infrastruktur di Indonesia.

"Sebelum membahas (bank infrastruktur) harus dijawab dahulu, apakah problemnya infrastruktur lambat jalannya karena problem tentang dana atau problem hambatan regulasi atau hambatan kita mengeksekusi proyek," ungkap Pengamat Ekonomi Mirza Aditiaswara dalam pesan singkatnya kepada okezone, Kamis (26/1/2012).

Menurut Mirza, jika pemerintah ingin serius mendirikan bank infrastruktur seperti Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) ada beberapa langkah yang harus diperhatikan.

"Kita harus yakin apa permasalahan infrastruktur di Indonesia ,yaitu problem dana atau malah problem lain. Selain itu, penting juga membangun bank bukan hanya masalah dana tetapi juga masalah membangun budaya kredit yang prudent dan service kepada customer yang handal," lanjutnya.

Hal ini dikarenakan dalam pembangunan infrastruktur, diperlukan dana yang besar dan jangka waktu yang lama selain juga kemampuan bank mengeksekusi bank.

"Saat ini bank-bank besar seperti Mandiri, BCA, BRI, BNI memiliki dana jangka panjang sehingga bisa dipakai sebagai kredit infrastruktur. Tetapi, masih banyak kredit infrastruktur yang belun digunakan karena hambatan regulasi ataupun hambatan eksekusi proyek," tandas dia.
 
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menyebut tahun ini merasa perlu membangun lembaga khusus infrastruktur. Meski belum tahun ini, pemerintah mengaku telah menyiapkan Rp170 triliun untuk menyiapkan lembaga ini. (mrt) (rhs)