JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mengaku bahwa hampir semua negara sudah mempunyai lembaga yang khusus menangani infrastruktur. Meski begitu, Bank Sentral mengingatkan bahwa tidak semua negara berhasil dengan bank infrastrukturnya.

"Bank infrastruktur itu masih merupakan penjelasan. Hampir semua negara punya itu (bank infrastruktur), apakah itu terbatas pada pembiayaan infratruktur apa Bapindo (Bank pembangunan Indonesia) khusus pembangunan, memang ada yang berhasil dengen baik, ada yang tidak begitu berhasil," ujar Gubernur BI Darmin Nasution usai Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI, saat ditemui Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (26/1/2012).

Menurut Darmin, pemerintah perlu mengingat apa saja syarat yang diperlukan dalam pembangunan infrastruktur sehingga akan terukur dengan jelas apa yang menjadi syarat keberhasilan keberadaan bank infrastruktur sehingga pembahasannya tak bisa dilakukan dengan tiba-tiba.

"Kita gambarkan dibagian kedua, itu sebaiknya ada Undang-Undang sebagai dasar utama. Tidak cukup kuat kalau tidak ada. Antara lain karena pasar surat-surat berharga belum berkembang dengan baik, ada intervensi politik, kurang profesional, dan sebagainya," lanjut dia.

Keberadaan bank infrastruktur, lanjut Darmin, juga membutuhkan waktu yang lama dan dana yang cukup besar meski dia enggan menyebut berapa dana yang diperlukan.
 
"Perlu waktu untuk mempersiapkannya dan modalnya tentu besar. (Dananya) itu tergantung berapa kegiatan yang mau kita biayannya. Dengan gearing ratio, bisa diperhitungkan modal diperlukan, berapa bisa diperoleh melalui penjualan surat berharga," tandas Darmin. (gna)
(rhs)