JAKARTA - Bank Indnesia (BI) kembali menegaskan bahwa membangun bank yang khusus membiayai infrastruktur bukanlah perkara yang sederhana sehingga membutuhkan waktu yang lama.

"Membangun bank-bank untuk membiayai proyek-proyek besar itu bukan hal sederhana, tidak bisa dari bank kecil langsung biayai proyek-proyek besar. Jika melihat dari kecenderungan ada langkah-langkah yang diambil, untuk mempersiapkan bank infrastruktur tetapi tidak bisa sekarang. Sekarang masa-masa transisi sedang menggiatkan bank-bank besar yang ada," ungkap Gubernur BI Darmin Nasution ditemui di Gedung BI, Jakarta, Jumat (27/1/2012).

Dihubungi terpisah, Ketua Perhimpunan Bank-Bank Nasional (Perbanas) Sigit Pramono juga sepakat dengan ungkapan Darmin tersebut. Kejelasan lini bisnis bank infrastruktur menjadi penting agar jangan masuk ke bisnis yang tidak dikuasainya.

"Pemerintah juga seharusnya tidak terlalu banyak mengintervensi pemberian kredit di bank tersebut. Ini sebagai pembelajaran dari ditutupnya Bapindo (Bank Pembangunan Indonesia). Dulu Bapindo dipaksa mengubah dirinya menjadi bank umum dengan sumber dana jangka pendek," ungkap Sigit.

Sebelumnya, Menteri Perekonomian Hatta rajasa menyebut pemerintah telah membutuhkan bank infrastruktur. Pemerintah, menurut Hatta, membutuhkan sekira Rp170 triliun untuk pembangunan bank infrastrukur ini untuk merealisikan Program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI). (gna) (rhs)