Bangun Infrastruktur, Pemerintah Cari Dukungan ke Swasta
JAKARTA - Pemerintah meminta dukungan swasta dalam membangun infrastruktur guna menekan tingginya Public Private Partnership (PPP).
"Saya melihatnya dukungan kemitraan pemerintah dengan swasta dalam membangun infrastruktur, harus dalam beberapa bentuk, aspek garansinya. Bahwa ada aspek PSO dari satu proyek dari sejumlah tertentu yang akan direalisasikan," ujar Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar, yang ditemui dalam Jakarta Food Security Summit 2012, di Jakarta Convention Center, Jakarta, Selasa (7/2/2012).
Dirinya mengatakan perusahaan BUMN juga harus membangun mitra dengan swasta. "Contoh PLN harus ada dukungan dan pemerintah, bahwa PLN harus mengajukan kontrak yang ditandatangani. Viability fund sendiri konsep yang belakangan dibahas untuk bisa menjembatani kegiatan-kegiatan pembiayaan yang membutuhkan stop gap tidak cukup profitable," tegasnya.
Mahendra menegaskan ada persoalan dari keterbatasan fiskal, maka harus mengundang pergerakan dari pihak swasta. "Ini saya rasa memposisikan secara kontekstual. Tidak ada dukungan tidak mau, tidak ada dana tidak mau, tidak ada partisipasi tidak mau. Viability fund itu sebagai kelengkapan," tegasnya.
Menurutnya pengeluaran dan pembelanjaan sangat diperlukan untuk pembangunan infrastruktur guna menyokong proyek infrastruktur-infrastruktur yang PPP-nya macet.
"Persoalan infrastruktur itu membutuhkan kapasitas yang tinggi. Proyek-proyek infrastruktur yang PPP itu macet. Dari pihak swasta tidak bisa melakukannya. Dilain pihak kontraknya tidak bisa dicabut sehingga tidak bisa dicari yang kompeten. Kalau mau dukungan pemerintah, keiikutsertaan pemerintah harus dari awal. Trial error process yang agak menyakitkan, setelah sekian tahun kita menyadari sepenuhnya. Tetapi memperbaiki membentuk institusi unit, karena kapasitas kita untuk membentuk public private harus dipenuhi," pungkasnya.
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
