JAKARTA - Keberanian Yawadwipa untuk menawar eks Bank Century seharga Rp6,7 triliun dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pemiliknya masih menjadi tanda tanya besar setelah beberapa pihak sebelumnya hanya berani menawar Rp1,2 triliun-Rp2 triliun saja.

Karena alasan ini, pemerintah dinilai lebih baik menyerahkan kontrak manajemen Bank Mutiara tersebut kepada Bank BUMN sehingga pemerintah masih bisa menikmati bagi hasil dividen usahanya.

"Kalau saya lihat dengan kondisi (Bank MUtiara) seperti itu orang beli Rp2 triliun saja juga mikir membeli. Itu karena masalah politiknya enggak akan selesai, cuma kalau akhirnya berani kan masalah keuangan pemerintah berhenti di situ. Namun tanda tanyanya itu kok berani dengan segitu harganya (Rp6,7 triliun), apa sasarannya. Karena menurut saya, untuk saingan dengan bank yang besar enggak seperti itu," ungkap Pengamat Ekonomi yang sekaligus juga Komisaris BRI Aviliani dijumpai di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (7/2/2012).

Menurut dia, investor akan tahu bahwa eks Bank Century ini memiliki masalah pelik selain pengelolaan keuangan, tetapi juga masalah politik. Melihat dari sisi ini, Aviliani menilai bahwa harga Rp6,7 triliun adalah harga yang terlalu tinggi bagi seorang investor apalagi asing.

"Dilihat dari segi rasional enggak mungkin. Kenapa enggak beli saja bank yang harganya lebih murah lalu di besarkan. Orang lain cuma berani Rp1,2 triliun sampai Rp2 triliun tetapi dia berani Rp6,7 triliun itu yang jadi pertanyaan," lanjut dia.

Melihat alasan ini, Aviliani menilai bijak bagi pemerintah untuk melakukan kontrak manajemen  pengelolaan Bank Mutiara kepada bank BUMN. Pemerintah pun tidak akan rugi.

"Karena kalau kontrak manajemen nantinya kalau dapat dividen akan bagi hasil, itu juga aset masih milik pemerintah. Kalau untuk reputasi (alternatifnya) pastinya bagusan bank BUMN," tandasnya. (gna) (rhs)