JAKARTA - Dipangkasnya BI rate menjadi 5,75 persen oleh Bank Indonesia (BI) diyakini tidak akan membuat bunga kredit perbankan turun.

Ekonom INDEF Aviliani menjelaskan walaupun suku bunga (BI rate) diturunkan, dana perbankan masih akan tetap sulit karena orang akan lebih memilih pasar modal seperti reksa dana, saham, dan obligasi.

"Masalahnya adalah, kesulitan perbankan untuk menurunkan suku bunga. Artinya dana akan tetap mahal, cost of fund akan tetap mahal. Kemarin saja suku bunga enam persen, pertumbuhan dana 17 persen. Sedangkan pertumbuhan kreditnya di atas 20 persen," jelas Aviliani ketika ditemui di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (9/2/2012).

Aviliani menilai, perbankan yang biasanya mempunyai masalah dalam suku bunga, dengan penurunan BI rate tidak akan menurunkan suku bunga apalagi suku bunga kredit. "Apalagi kredit turun relatif sangat kecil dan itu terjadi pada bank-bank tertentu," jelasnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan suku bunga pinjaman sangat tergantung pada suku bunga dana, kalau suku bunga dana tidak bisa di turunkan, otomatis suku bunga kredit tidak bisa diturunkan, karena perebutan dananya semakin sulit. Hal ini terjadi karena orang yang mempunyai uang makin mengurangi deposito.

"Kemungkinan orang akan mengalihkan ke reksa dana, karena reksa dana memberikan yield yang tinggi selama tiga tahun terakhir ini keuntungan mereka sangat signifikan dan mereka percaya bahwa tahun ini yield-nya akan tinggi jadi," katanya.

Dengan kata lain, sambungnya, ekspektasi para pemilik uang terhadap perbankan kalau bunganya tidak tinggi maka akan turun. Oleh karena dananya akan lari dari bank, untuk menyiasati ini maka perbankan akan tetap meninggikan cost of fund.

"Nah itu kan dampaknya terhadap kredit. Walaupun kredit sekarang sudah turun sampai 100 basis poin, tapi kan tergantung kredit untuk siapa. Kredit untuk korporasi memang sudah single digit, tapi untuk UKM memang nggak mungkin single digit artinya kalau pun turun tidak akan signifikan," tukasnya.

Menurut Aviliani yang juga Sekretaris KEN ini, pasar modal Indonesia harus sama baik dengan bank. Namun permasalahannya tidak semudah itu, di mana pasar modal Indonesia memberikan yield yang lumayan bagus apalagi SUN pemerintah.

"Apalagi kalau pemerintah DKI diperbolehkan mengeluarkan money visible bond, itu akan semakin banyak, jadi akan beralih ke obligasi. Kalau itu terjadi maka semakin sedikit dana yang diperebutkan di perbankan, artinya nanti efektifitas yang dilakukan oleh BI menjadi tidak terjadi karena orang berebutan mencari dana dengan harga mahal," pungkasnya.
(ade)