Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemerintah Minta Bantuan Jurnalis Awasi Mobil Pakai Premium

R Ghita Intan Permatasari , Jurnalis-Senin, 02 April 2012 |19:17 WIB
Pemerintah Minta Bantuan Jurnalis Awasi Mobil Pakai Premium
Ilustrasi. Foto: Heru Haryono/okezone
A
A
A

JAKARTA - Masih banyaknya mobil mewah yang menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi seperti premium membuat pemerintah geram. Oleh karena itu pemerintah meminta kepada wartawan untuk ikut mengawasi mobil mewah yang masih menggunakan premium.

"Ya makanya saya minta tolong kepada rekan-rekan wartawan, tolong disosialisasikan. Diimbau kepada orang-orang yang sudah pakai pertamax, jangan pindah ke premium nanti membengkak subsidinya, kuota. Jadi tolong, kalau perlu sekali-kali diintip mobil mewah kok ngisi premium, dimasukin ke koran gitu dong. Intip, jaga di pos-pos, kalau terlihat difoto. Kelewatan itu namanya," ungkap Menko Perekonomian Hatta Rajasa kala ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (2/4/2012).

Hatta menegaskan, pemerintah akan berusaha meyakinkan kepada publik agar jangan sampai masyarakat yang mampu kembali menggunakan BBM subsidi agar tetap menjaga APBN-P 2012 tetap sehat.

"Sudahlah, pemerintah itu sudah sampai pada pemikiran itu. Kawan-kawan bisa lihat bagaimana di DPR situasinya seperti itu kan. Mengalir jadi persoalan politik," paparnya.

"Ya kita sudah berusaha bagaimana meyakinkan kepada publik, bahwa memang hal tersebut merupakan sesuatu yang harus kita jaga. Jadi menaikkan itu bukan hanya menyelamatkan APBN tapi perekonomian," kata Hatta.

Hatta juga mengkhawatirkan disparitas harga yang cukup lebar antara harga premium sebesar Rp4.500 per liter dan harga pertamax yang sudah mencapai Rp10.200 per liter dapat menyebabkan penyelundupan.

"Yang paling dikawatirkan adalah disparitasnya yang satu Rp10 ribu, yang satu Rp4.500. orang bisa tergoda untuk bisa lakukan penyelundupan. Orang jadi tergoda untuk tidak mau berhemat dan orang akhirnya juga tidak mau mengembangkan energi alternatif karena masih ada bbm subsidi yang murah. Jadi masih banyak kerugiannya, tapi keputusan dewan adalah keputusan yang harus kita jalankan, pemerintah harus jalankan keputusan itu," pungkasnya.

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement