Stabilkan Inflasi, Pemerintah Harus Tambah Cadangan Beras
JAKARTA - Pemerintah dianjurkan meningkatkan cadangan beras pemerintah (CBP) untuk menstabilkan harga beras. Stabilnya harga beras akan menahan laju inflasi. Pasalnya, beras adalah komponen utama pemicu terjadinya laju inflasi, selain Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Karena itu pemerintah harus mampu menstabilkan harga beras ini. Karena itu, pemerintah harus menambah CBP," kata Direktur Penelitian Pelatihan Ekonomika dan Bisnis (P2EB UGM) Universitas Gadjah Mada (UGM) Anggito Abimanyu pada acara Diskusi Pengaruh Public Service Obligation Bulog Terhadap Risiko Inflasi dan Anggaran, di Jakarta, Selasa (8/5/2012).
Dalam kesempatan itu, Anggito juga mengatakan meminta Bulog agar membuat model sederhana agar Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memahami manfaat dari CBP untuk menjaga inflasi. Sebab, anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk cadangan beras itu, akan berguna bagi Bulog dalam menjalankan fungsi sebagai stabilisator harga.
"Model ini dibuat dengan jangkarnya inflasi. Inflasi punya dampak bagi anggaran negara. Pilihannya menambah CBP dengan menambah anggaran," ujarnya.
CBP digunakan untuk operasi pasar (OP) pada saat harga di pasar melonjak dan digunakan untuk mengantisipasi bencana alam. Dia menyarankan Bulog membuat model tersebut yang dapat dipahami oleh Kemenkeu yaitu manfaat dari CBP dalam menekan laju inflasi. "Berapa pengorbanan fiskal untuk memperoleh benefit dari inflasi. Sebab inflasi memberi dampak pada size anggaran negara," katanya.
Menurutnya, selama ini anggaran Bulog tidak menggunakan dasar yang kuat, sehingga seringkali tidak disetujui oleh Kemenkeu terutama untuk usulan penambahan CBP. Keengganan Kemenkeu dalam menambah anggaran tersebut karena tidak memiliki basis data untuk menambah anggaran tersebut.
"Coba, supaya Bulog sebagai otoritas stabilitas harga bisa menjalankan fungsi dengan baik. Inflasi akan rendah, sehingga akan ada stabilisasi harga dan penghematan anggaran," katanya.
Dirut Perum Bulog Sutarto Alimoeso mengatakan, Komisi IV DPR sudah menyepakati kenaikan CBP menjadi satu juta ton. CBP pada awal tahun ini sekira 420 ribu ton dan sudah digunakan untuk OP pada Januari-Februari 2012 sebanyak 220 ribu ton, sehingga hanya tersisa 200 ribu ton.
Menurutnya, pemerintah akan menambah CBP sebanyak 260 ribu ton atau senilai Rp2 triliun. "Yang jelas orang yang dipertanyakan adalah stok Bulog. Semua kalau menjadi stok Bulog, maka akan menjadi cost of money," katanya.
Dia menjelaskan jika stok akhir Bulog pada akhir tahun ini sebanyak dua juta ton dan di dalamnya terdapat CBP sebanyak satu juta ton, maka biaya yang dikeluarkan oleh Bulog hanya untuk beras sebanyak satu juta ton. Berbeda jika stok CBP hanya 460 ribu ton, maka stok akhir beras di gudang Bulog yang harus dikelola oleh perum itu sebanyak 1,54 juta ton.
(Martin Bagya Kertiyasa)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
