DEPOK - Gagasan pembangunan Kawasan Strategis dan Infrastuktur Selat Sunda (KSISS) dengan ikon Jembatan Selat Sunda (JSS) telah digulirkan pemerintah melalui terbitnya Keppres 36/2009 dan Perpres 86/2011.

Jembatan yang diharapkan dapat menyatukan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa dalam berbagai aspek tentu akan berdampak positif bagi Lampung dan Banten.

Hal itu dikatakan Deputi Sarana dan Prasarana Dedy S Priatna dalam Konferensi Nasional Infrastruktur di Universitas Indonesia (UI). Menurutnya, pembangunan JSS tidak layak secara finansial bagi investor, sehingga harus disertai dengan dukungan pemerintah berupa konsesi pengembangan kawasan Banten dan Lampung.

Pembangunan JSS, kata dia, bukan hanya merupakan pembangunan jembatan untuk jalan raya dan kereta api, namun juga pembangunan utilitas seperti air, listrik, minyak dan gas, telekomunikasi, di samping pengembangan kawasan sekitar jembatan.

"Tidak layak karena ada masalah yang penting jangan cuma lihat jembatannya saja berdiri sendiri, tapi ada kawasan strategis, karena itu perlu perhatian pemerintah," paparnya dalam sambutannya, di Perpustakaan UI, Kampus Depok, Rabu (9/5/2012).

Namun, lanjutnya, pembangunan JSS berpotensi pada pengembangan KSISS. Yakni perubahan kegiatan ekonomi, sosial budaya regional yang lebih intensif, dan juga perubahan fungsi kegiatan pelabuhan baik di Bakauheni maupun Merak.

"Perubahan fungsi kota dan fungsi kegiatan kota (pariwisata, industri, pemukiman serta pertanian), ini akan dikerjakan dengan tender, tidak penunjukkan langsung," ujarnya.

Selain itu pembangunan JSS harus dilaksanakan sebagai karya anak bangsa yang melibatkan sebanyak-banyaknya dan sesedikit mungkin tenaga ahli asing. "Nanti akan dikerjakan oleh badan pelaksana berupa konsorsium yang juga terdiri dari investor asing yang juga diharapkan bekerja profesional," tegasnya. (wdi)