Pemerintah Diminta Tegas Berantas Kartel Kedelai

JAKARTA - Pemerintah dianggap tidak tegas dalam membasmi adanya indikasi kartel, khususnya dalam permasalahan kedelai. Hal ini lantaran kebijakan yang ada saat ini tidak mampu menekan pergerakan harga-harga pangan.

Pengamat Ekonomi Drajad Wibowo menjelaskan, tidak adanya perangkat kebijakan yang tegas yang dibuat oleh pemerintah, menyebabkan para importir kedelai menikmati lonjakan harga dan yang menjadi korban adalah para produsen tempe dan tahu.

"Iya tidak tegas dan tidak menyiapkan perangkat kebijakan yang memadai untuk mengatasinya. Contohnya, tidak punya skenario legal supaya bisa menghukum tindakan pidana dari kartel, lalu tidak punya stok untuk menjaga harga dan sebagainya," ungkapnya kepada Okezone, Jakarta, Selasa (31/7/2012).

Seperti diketahui, tingginya harga kedelai di pasar global membuat para produsen tempe tahu melakukan protes. Para pengusaha tempe tahu tersebut bahkan mogok berjualan tempe selama beberapa hari.

Guna mengatasi tingginya harga kedelai ini, maka pemerintah akan membebaskan Bea Masuk (BM) impor kedelai hingga akhir tahun ini. Padahal, dengan harga jual saat ini para pengusaha tersebut masih mendapatkan keuntungan tinggi.

(Martin Bagya Kertiyasa)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.