RAPBN & Inefisiensi Belanja

\RAPBN & Inefisiensi Belanja\
Ilustrasi. (Foto: Corbis)

Pemerintah kembali membuat RAPBN 2013 berpola seperti tahun-tahun sebelumnya sehingga menyulitkan pemerintah untuk mengubah tatanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

RAPBN 2013 disusun defisit lagi (1,6 persen), atau dengan kata lain, belanja pemerintah lebih besar ketimbang pendapatan yang diperoleh. Dengan begitu,pemerintah harus menambah utang dalam jumlah yang cukup besar untuk menutup belanja. Janji pemerintah untuk membuat anggaran berimbang pada 2014 tentu makin jauh dari realitas.

Berikutnya, subsidi dianggarkan sangat besar (Rp316 triliun) sehingga menekan alokasi anggaran untuk kepentingan lain semisal dana pengurangan kemiskinan. Sementara itu, lagi-lagi belanja pegawai tidak bisa ditekan oleh pemerintah sehingga alokasi belanja modal jauh dari kebutuhan yang diperlukan (alokasinya kurang Rp200 triliun). Lebih fatal lagi, pemerintah kembali melanggar UU karena mengalokasikan anggaran kesehatan kurang dari lima persen (Rp31,2 triliun).

Subsidi dan Alokasi Sektoral

Pemerintah sebetulnya tidak perlu menyusun anggaran defisit apabila asas efisiensi penerimaan dan belanja betul-betul diperhatikan dalam penyusunan RAPBN 2013. Kami yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk APBN Kesejahteraan telah membuat simulasiAPBNAlternatif, di mana APBN tidak perlu didesain defisit untuk menghasilkan capaian yang sama, bahkan dengan kualitas yang lebih bagus.

Pertama, belanja pegawai tak seharusnya mengalami kenaikan yang sedemikian besar, dari Rp212 (2012) triliun menjadi Rp241 triliun (2013). Pemerintah mestinya berkomitmen untuk melanjutkan kebijakan moratorium penerimaan pegawai (karena selama enam tahun terakhir jumlah PNS meningkat drastis) dan mengevaluasi kenaikan gaji yang selama ini dilakukan dengan perbaikan kinerja.

Kedua, subsidi energi dan nonenergi mestinya bisa ditekan menjadi sekitar Rp250 triliun (selisih Rp65 triliun dengan pemerintah) sehingga dapat dipakai untuk kepentingan lain. Soal subsidi ini perlu diperhatikan beberapa poin berikut. Kami membagi Rp250 triliun untuk subsidi energi (khususnya listrik dan BBM) sebesar Rp175 triliun dan subsidi nonenergi sebesar Rp75 triliun.

Dengan struktur subsidi seperti ini, bobot mutu subsidi menjadi lebih baik sebab tidak seluruhnya dipakai untuk sektor energi, meski kami berpendapat bahwa subsidi energi sampai saat ini masih tidak dapat dikurangi secara drastis. Poin lainnya, apakah pengurangan subsidi energi ini berimplikasi terhadap kenaikan harga minyak dan listrik?

Jawabannya tidak, asalkan dua hal berikut dilakukan pemerintah: (i) konversi gas sejak sekarang sudah disiapkan dan tidak menjadi wacana saja. Migrasi ke gas akan mengurangi secara drastis jumlah konsumsi BBM; (ii) pola yang sama juga dikerjakan untuk produksi listrik yang tidak bertumpu kepada minyak, tapi gas dan batu bara. Jika harga listrik tetap naik, hanya untuk pelanggan daya di atas 900 watt.

Pada sisi alokasi anggaran berdasarkan fungsi, terdapat pola yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya sehingga APBN menjadi kurang bertenaga. Kami lebih menekankan kepada alokasi untuk sektor pertanian dan industri (plus koperasi/UMKM, ketenagakerjaan, dan kelautan) untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang diperoleh dinikmati sebagian besar warga. Sektor-sektor tersebut merupakan penyerap tenaga kerja yang besar dan Indonesia memiliki potensi yang hebat untuk menjadi pemain besar dunia.

Namun, akibat keterbatasan anggaran dan komitmen yang rapuh dari pemerintah menyebabkan potensi itu tidak bisa dikapitalisasi menjadi lokomotif gerak pembangunan ekonomi nasional. Keprihatinan lainnya adalah alokasi kesehatan yang masih jauh dari amanah UU Kesehatan karena mestinya sektor ini mendapatkan porsi anggaran sekira Rp82 triliun. Jika pemerintah bisa menafkahi pendidikan sesuai dengan UU, mengapa hal yang sama tak dikerjakan untuk kesehatan?

Optimalisasi Penerimaan

Bagaimana halnya dengan sisi pendapatan? Kami berpandangan bahwa penerimaan pajak maupun pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dapat ditingkatkan secara meyakinkan. Pada RAPBN 2013 ini kami merancang asumsi bahwa tax ratio bisa ditingkatkan minimal menjadi 14 persen, bahkan bila pemerintah serius rasio pajak dapat dikerek pada angka 15 persen dari PDB.

Agenda terpenting adalah peningkatan jumlah wajib pajak (WP) hingga mencapai minimal 30 juta, dengan tingkat kepatuhan rata-rata 70 persen. Pada akhir Maret 2012 jumlah wajib pajak mencapai 22 juta (terdiri 19,8 juta WP orang pribadi dan 2,2 juta WP badan) dengan tingkat kepatuhan 52,74 persen, atau hanya sekira 9,33 juta WP dari 17,69 juta WP yang terdaftar. Jika dirinci, pada 2011 kepatuhan penyampaian SPT WP badan hanya 32,72 persen dari 1,5 juta WP badan terdaftar.

Sementara untuk WP perorangan, tingkat kepatuhannya lebih tinggi 54,72 persen dari 16,10 juta. Agenda lain ialah meminimalisasi tunggakan sengketa pajak dan mengkaji ulang kebijakan pengurangan pajak bea masuk ke Indonesia.

Hal yang sama juga datang dari PNBP, di mana pada 2013 pemerintah mempunyai potensi penerimaan sebesar Rp450 triliun. Sebaliknya, pemerintah pada RAPBN 2013 hanya merancang PNBP sebesar Rp324 triliun, turun dari 2012 (APBNP 2012) yang sebesar Rp341 triliun.

Perlu disampaikan bahwa tingginya potensi PNBP yang kami rancang bukan disebabkan oleh penambahan eksplorasi SDA, tapi semata bersumber dari optimalisasi dari eksplorasi yang selama ini sudah berjalan dengan cara sebagai berikut: (a) renegosiasi Kontrak Karya PT Freeport dan pertambangan umum lainnya; (b) renegosiasi harga penjualan gas LNG Tangguh dengan China; (c) renegosiasi penguasaan blok-blok migas yang dimiliki oleh asing untuk dikelola oleh perusahaan negara; (d) efisiensi pengeluaran cost recovery; (e) optimalisasi penerimaan negara dari sektor kehutanan; dan (f) peningkatan penerimaan dari BUMN.

Sungguh potensi dari sini luar biasa besar, tapi selama ini dibiarkan luput begitu saja. Jika dilihat secara keseluruhan sebetulnya besaran belanja RAPBN 2013 pemerintah dengan APBN alternatif yang kami susun tidak banyak berbeda.

Pemerintah membuat belanja sebesar Rp1.657 triliun, sedangkan kami Rp1.650 triliun. Bedanya, pemerintah menghitung pendapatan negara hanya Rp1.507 triliun, sedangkan kami jumlahnya persis sama dengan belanjanya yakni Rp1.650.

Pendapatan negara itu murni bersumber dari pajak (Rp1.200 triliun) dan PNBP (Rp450 triliun). Sebaliknya, pemerintah harus menutup selisih belanja dan pendapatan yang sebesar sekira Rp150 triliun dengan utang. Di luar itu, kami betul-betul mematuhi amanah UU dengan memberi porsi sektor kesehatan sebesar Rp82,5 triliun dan alokasi sektoral sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh perekonomian seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan.

Dengan begitu, alokasi anggaran untuk sektor pertanian, perindustrian, UMKM/koperasi, ketenagakerjaan, dan kelautan cukup besar. Silakan publik menilai mana di antara dua konsep ini yang laik untuk dijalankan!

AHMAD ERANI YUSTIKA

Ekonom Universitas Brawijaya; Direktur Eksekutif INDEF; Dewan Nasional Seknas FITRA

(ade)

Glossary

  • Abuse of Process

    Suatu aksi yang memboroskan waktu atau yang menggannggu, misalnya mengajukan kembali suatu perkara yang sudah diputuskan oleh pengdilan yang berwenang adalah pemakaian hak sewenang-wenang. Pengadilan itu dapat tinggal diam atau membubarkan aksi yang demikian.

  • Akuisisi

    Penggabungan badan usaha dengan cara menguasai sebagian besar saham badan usaha lain. Dengan akuisisi, dua atau lebih badan usaha tersebut tetap eksis secara hukum dan badan usaha yang menguasai saham paling besar menjadi induk perusahaan yang harus menyajikan laporan keuangan konsolidasi. Jadi, pada prinsipnya saham atau aset dari suatu perusahaan dibeli atau diambil alih oleh pihak lain baik perusahaan atau perorangan.

  • Agen Penjual

    Perusahaan Efek yang ditunjuk sebagai agen untuk menjual saham baru kepada masyarakat.

  • Afiliasi

    Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal. Hubungan antara pihak dengan pegawai direktur atau komisaris dari pihak tersebut. Hubungan antara perusahaan dengan pihak yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan, atau di bawah suatu pengendalian dari perusahaan tersebut atau, Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

  • Agio

    Nilai yang dimaksudkan ke dalam modal sendiri yang berasal dari selisih harga jual dikurangi nilai pari suatu emisi saham yang berasal dari dalam portepel dan dicatat di dalam akun (rekening) tersendiri yang juga bernama AGIO.

  • Aktiva Tidak Berwujud (Intangible Asset)

    Aktiva nonmoneter yang dapat diidentifikasi dan tidak memiliki wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lainnya, atau untuk tujuan administratif.

  • Bad Faith

    Pada umumnya ialah yang bertalian dengan fraud yang sebenarnya atau yang direncanakan, atau maksud untuk menipu atau memalsu; suatu kelalaian atau penolakan dengan sengaja untuk memenuhi suatu kewajiban atau utang. An act in bad faith adalah suatu tindakan yang tidak dipenuhi oleh suatu kekhilafan yang jujur atau karena tidak mengetahui, akan tetapi oleh suatu motif yang jahat atau yang mementingkan diri sendiri.

  • Balance Sheet

    Suatu pernyataan mengenai aktiva dan pasiva sesuatu perusahaan pada suatu waktu tertentu, seperti yang dibedakan dari suatu income statement, yakni yang memberi laporan tentang apa yang telah terjadi selama suatu jangka waktu.

  • Batasan Pada Jaminan Nasabah

    Nilai maksimum dari Efek dan atau saldo kredit yang dapat ditahan oleh Perusahaan Efek sebagai jaminan penyelesaian pesanan terbuka dan kewajiban nasabah lainnya yang tidak termasuk kewajiban dalam Rekening Efek Marjin.

  • Batasan Pada Jaminan Nasabah

    Nilai maksimum dari Efek dan atau saldo kredit yang dapat ditahan oleh Perusahaan Efek sebagai jaminan penyelesaian pesanan terbuka dan kewajiban nasabah lainnya yang tidak termasuk kewajiban dalam Rekening Efek Marjin.

  • Biro Administrasi Efek

    Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Emiten melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.

  • Book-Entry Settlement

    Penyelesaian Transaksi dilakukan dengan mendebit dan mengkredit Efek pada rekening kustodian.

  • Blue Chip

    Saham blue chip atau blue chip Stocks, merupakan saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki reputasi tinggi, sebagai leader di industri sejenis, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar dividen.

  • Brexit

    Brexit alias British Exit adalah pristiwa kala Inggris meninggalkan zona Uni Eropa

  • Cabotage

    Asal mulanya dari bahasa Prancis, yakni pelayaran melalui pantai seperti yang dibedakan dari pelayaran atau perdagangan samudra. Sekarang dalam dunia pengangkutan udara, adalah operasi-operasi dalam negeri berlainan dengan operasi internasional.

  • Capital, Invested

    Suatu istilah yang kadang-kadang dipakai untuk menggambarkan jumlah uang tunai dan aktiva yang dibayarkan ke dalam suatu perusahaan plus semua surplus yang diperoleh yang dikembalikan kepada perusahaan itu. Jadi, ia adalah suatu sinonim untuk the net worth daripada suatu perusahaan. Biasa juga disebut dengan istilah Kapital yang ditanam.

  • Capital, Equity

    Suatu istilah untuk bagian dari dana yang dipakai dalam suatu perusahaan yang telah ditanamkan atau diinvestasikan oleh para pemiliknya, bukan yang dipinjamkan oleh para kreditur. Secara bebas diartikan, suatu surat efek, seperti saham biasa, yang mewakili kepemilikan dalam suatu perusahaan.

  • Calon Perusahaan Tercatat

    Perseroan Terbatas yang telah mengajukan surat permohonan pencatatan Efeknya di Bursa.

  • Capital Asset Pricing Model (CAPM)

    Suatu teori penetapan harga aktiva dimana tingkat pengembalian dari aktiva atau surat berharga tersebut adalah sebesar tingkat bunga bebas risiko ditambah dengan faktor penyesuaian sebesar risk premium dikalikan dengan risiko sistematik aktiva tersebut.

  • Capital Gain

    Keuntungan yang diperoleh karena perbedaan antara harga beli dan harga jual suatu efek. Apabila perbedaan tersebut bersifat negatif (rugi) disebut capital loss.

  • Conflict of Interest (benturan kepentingan)

    Perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris, atau pemegang saham utama perusahaan.

  • Cash flow

    Biasa di sebut aliran kas, merupakan sejumlah uang kas yang keluar dan yang masuk sebagai akibat dari aktivitas perusahaan. Dengan kata lain, aliran kas yang terdiri dari aliran masuk dalam perusahaan dan aliran kas keluar perusahaan serta berapa saldonya setiap periode.

  • Capital Expenditure (capex)

    Atau pengeluaran modal, adalah investasi dalam bentuk asset atau infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang diperlukan untuk memberikan, memperluas dan atau meningkatkan kualitas layanan public. Nilai buku asset akan disusut (depresiasi) selama umur ekonomisnya yang wajar (kecuali tanah).Yang termasuk Capex antara lain : pembangunan atau pembelian jaringan, server dan PC, perangkat lunak, bangunan, dan tanah.

  • Date of Exportation

    Hari tanggal barang dagangan meninggalkan suatu negara menurut kenyataannya. Pemungut bea biasanya menganggap atau menetapkan harga pasar barang-barang yang diekspor itu sebagai harga pada hari yang tertentu itu.

  • Default (Kelalaian)

    Kekhilafan atau kelalaian untuk melaksanakan atau memenuhi suatu kewajiban atau utang; kelalaian untuk memenuhi suatu utang bilamana sudah habis temponya; terutama yang di bawah kontrak. Misalnya saja kelalaian melakukan pembayaran promisory note, obligasi atau hipotek atau suatu dividen, atau pembayaran bunga atas suatu obligasi atau surat efek lainnya, bilamana sudah habis temponya.

  • Daftar Hasil Kliring Netting (DHK Netting)

    Dokumen elektronik hasil Kliring secara Netting yang dilakukan oleh KPEI yang berisikan hak dan kewajiban setiap Anggota Bursa Efek yang timbul dari Transaksi Bursa yang terjadi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai.

  • Daftar Hasil Kliring Netting (DHK Netting)

    Dokumen elektronik hasil Kliring secara Netting yang dilakukan oleh KPEI yang berisikan hak dan kewajiban setiap Anggota Bursa Efek yang timbul dari Transaksi Bursa yang terjadi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai.

  • Daftar Kurs Efek (DKE)

    Daftar Kurs Efek (DKE) daftar harian yang diterbitkan bursa efek yang memuat keterangan tentang efek yang tercatat, kurs efek, volume, nilai dan frekuensi transaksi, tawaran beli jual, indeks harga saham dan lain-lain yang berkaitan dengan transaksi bursa.

  • Daftar Kurs Efek (DKE)

    Daftar harian yang diterbitkan bursa efek yang memuat keterangan tentang efek yang tercatat, kurs efek, volume, nilai dan frekuensi transaksi, tawaran beli jual, indeks harga saham dan lain-lain yang berkaitan dengan transaksi bursa.

  • Depresiasi

    Atau penyusutan, adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

  • Debt Ratio

    Merupakan total utang berbanding total aset. Rasio ini mengukur seberapa banyak aset yang dibiayai oleh hutang. Misalnya, rasio hutang 30 persen artinya, 30 persen dari aset dibiayai oleh hutang. Rasio hutang bisa berarti buruk pada situasi ekonomi sulit dan suku bunga tinggi, dimana perusahaan yang memiliki debt rasio yang tinggi dapat mengalami masalah keuangan, namun selama ekonomi baik dan suku bunga rendah maka dapat meningkatkan keuntungan.

  • Eased Off

    Suatu istilah yang dipakai di bursa efek dan komoditi apabila hal itu menunjukkan suatu reduksi atau pengurangan dalam harga-harga itu secara berangsur dan kecil.

  • Earning Asset

    Suatu istilah yang dipakai untuk investasi tertentu yang dibebani bunga modal dan yang diselenggarakan atau dikuasai oleh The Unitede Federal Reserve Banks. Investasi yang demikian dapat berupa uang kertas bank-bank anggota yang terjamin, uang yang didiskontokan untuk bank-bank anggota dan untuk federal reserve banks lainnya, bermacam-macam surat-surat wesel, dan dengan syarat-syarat tertentu, obligasi Amerika Serikat, sertifikat-sertifikat dan surat-surat utang.

  • Efek

    Surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

  • Efek

    Surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

  • Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap

    Efek beragun aset arus kas tetap efek beragun aset yang memberikan hak kepada pemegangnya menerima pembayaran dengan jadwal tertentu, walaupun jadual pembayaran tersebut dapat berubah karena keadaan tertentu.

  • Efek Beragun Aset Arus Kas Tidak Tetap

    Efek beragun aset yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima pembayaran secara bersyarat dan dalam jumlah yang tidak tetap.