Pengusaha Kelapa Sawit Nilai Kebijakan Pemerintah Salah Kaprah

MEDAN – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indoneia (Gapki) Sumatera Utara menilai rencana pemerintah Indonesia dan Malaysia membatasi suplai minyak sawit mentah (CPO) ke pasar global salah kaprah. Pasalnya kebijakan yang diambil untuk mendongkrak harga yang sudah jatuh kurang mempertimbangkan kondisi di dalam negeri.  
Bendahara Gapki Sumut Laksamana Adyaksa mengatakan, kondisi Indonesia dan Malaysia dalam mengambil kebijakan itu sangatlah berbeda. Bila dipaksanakan, kebijakan itu justru akan menempatkan Indonesia di posisi yang merugi. Pasalnya, kondisi dalam negeri belum cukup mampu untuk menghadapi kebijakan tersebut.
 
“Kondisi kita dan Malaysia itu berbeda di Malaysia masalahnya hanya karena produksi berlebih di Indonesia masalah distribusi. Malaysia bisa menampung kelebihan produksinya lewat tangki-tangki raksasa yang dimiliki pabrik, maupun yang difasilitasi pemerintah di pelabuhan,” ungkap dia, Rabu (10/10/2012).
 
Laksamana menambahan, pemerintah harus mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut karena komoditas CPO bukanlah karet yang bisa disimpan dalam waktu yang lama. Begitupun jika pemerintah bersikeras melakukan pembatasan. Dia berharap pemerintah membangun terlebih dahulu infrastruktur tangki penampungan.
 
“Bisnis CPO ini bukan hanya milik pengusaha tapi erat pula hubungannya dengan petani sebagai penghasil bahan baku. Kalau suplai global di batasi, tentunya bukan produksi kita yang terhambat, tapi juga petani. Hasil panen petani pastinya tak akan bisa kita tampung  akan membuat harga menurun,” tambahnya.
 
Namun, jika pemerintah suda membangun tangki penampungan berkapasitas, petani yang akan menikmati dampak dari kenaikan harga pembatasan suplai.(gna)

 

(Rani Hardjanti)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.