3 Pasal UU Minerba Dicabut Tak Halangi Renegosiasi Kontrak

Kamis, 22 November 2012 18:28 wib | Pebrianto Eko Wicaksono - Okezone

JAKARTA - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan keputusan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mencabut pasal dalam undang undang mineral batu bara (Minerba) tidak mempengaruhi proses rekonsiliasi pertambangan. MK mencabut tiga pasal dari UU Minerba.

Sekretaris Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Harya Adityawarman mengatakan, pencabutan tiga pasal dalam undang undang nomor 22 tahun 2009 tentang Minerba hanya berpengaruh pada kewenangan penetapan Wilayah pertambangan. Wilayag yang tadinya dilakukan oleh pemerintah Pusat, saat ini dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

"Ini lebih ditekankan lagi ditentukan oleh Pemda," kata Harya di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (22/11/2012).

Menurut Harya, keputusan tersebut tidak mempengaruhi proses rekonsiliasi izin usaha pertambangan yang dilakukan perusahaan pertambangan mineral yang dilakukan saat ini. "Inikan untuk pasal 101 tidak dikabulkan, yang hanya dikabulkan masalah penetapan wilayah pertambangan," jelas Harya.

Harya menambahkan, tidak hanya proses rekonsiliasi saja yang tetap berjalan, proses renegosiasi kontrak karya juga masih akan tetap berjalan pasca pencabutan undang undnag tersebut. "Masalah renegosiasi kontrak ya jalan itu," tutup Harya. (gna)
(rhs)

Download dan nikmati kemudahan mendapatkan berita melalui Okezone Apps di Android Anda.

BERIKAN KOMENTAR ANDA

BACA JUGA ยป