Hatta: Soal Inalum, Kami Tak Mau Gontok-gontokan
MEDAN - Menko Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan, pemerintah belum dapat menerima permohonan keikutsertaan pemerintah daerah dalam pengelolaan PT Inalum. Namun, Hatta tetap memberikan harapan, dengan memungkinkan pemerintah daerah di Sumut, mendapatkan porsi cukup besar setelah Inalum sepenuhnya dikuasai pemerintah.
Saat berkunjung ke Medan hari ini, Hatta mengatakan, pemerintah hingga saat ini masih memikirkan cara menguasai Inalum sepenuhnya, karena ada berbagai kepentingan yang sepertinya tetap ingin Inalum dikelola Konsorsium Jepang. Begitupun pemerintah bertekad, untuk mengambil alih inalum sepenuhnya.
"Kita bukan tidak memahami permintaan daerah. Tapi sekarang yang terpenting, bagaimana di 2013 mendatang Inalum sepenuhnya milik kita. Saya pikir kita tidak perlu gontok-gontokan soal itu. Kita sendiri tidak perlu ribut karena masih ada pihak luar yang harus kita hadapi. Kalau soal peran daerah yang besar, saya tegaskan semua masih memungkinkan," cetusnya, Rabu (19/12/2012).
Di samping pengambilalihan, pemerintah juga tengah menyiapkan instrumen peraturan yang bisa dimaksimalkan untuk menggenjot pendapatan setelah Inalum diambilalih.
"Kita tetap akan menerapkan pelarangan ekspor bauksit. Jadi mulai tahun depan hanya alumina yang bisa diekspor. Perangkat kebijakan ini kita buat agar hilirisasi berjalan seperti yang kita harapkan. Sehingga saat nanti kita ambil alih, hasil yang kita dapat akan semakin besar. Termasuk bagian pemerintah daerah, karena dimungkinkan pemerintah daerah juga terlibat dalam pengelolaan inalum. Tunggulah, ini sedang kita upayakan," tandasnya.
Sebelumnya, pemerintah provinsi Sumatera Utara berharap 52 persen saham PT Inalum yang kini dikuasai konsorsium perusahaan pengolahan alumunium Jepang dapat diserahkan pada Pemerintah Daerah. Pasalnya selama ini, keberadaan Inalum hanya meninggalkan begitu banyak persoalan bagi Sumut.
(Widi Agustian)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
