Menteri PU Kapok Bangun Infrastuktur dari Utang

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah mengurangi pinjaman luar negeri. Hal tersebut lantaran persyaratan pinjaman luar negeri dirasa sangat rumit dan menyulitkan sehingga tidak jarang menganggu berlangsungnya pekerjaan di lapangan.
 
Menurut Menteri PU Djoko Kirmanto kemampuan APBN Indonesia saat ini cukup kuat untuk menanggung program kerja Kementerian PU. Pada tahun ini, dari Rp77,97 triliun dana Kementerian PU hanya Rp7,8 triliun yang merupakan pinjaman luar negeri.
 
"Dulu kita terpancing dengan adanya grant (hibah) pada tahap awal, misalnya mau bangun waduk, mereka bilang kita bantu untuk masterplan dan feasible study (FS) dengan grant. Padahal itu nilainya tidak seberapa dan yang mengerjakan mereka juga," kata dia seperti dilansir dari situs resmi Kementerian PU, Kamis (3/1/2013).
 
Dia melanjutkan, persyaratan pinjaman juga lebih menguntungkan kepada negara pemberi pinjaman seperti kontraktor dan konsultannya harus dari negara mereka. Padahal menurutnya, kualitas pekerja asing tersebut belum tentu lebih baik dibanding pekerja dalam negeri.
 
Oleh karena itu, dia menyambut positif semakin kecilnya rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini ratio utang Indonesia berkisar 25-26 persen terhadap PDB. Pemerintah juga menargetkan dapat menekan angka tersebut menjadi 23 persen dalam waktu dekat.

(Martin Bagya Kertiyasa)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.