>

Perda Tata Ruang Wilayah Depok Soal Perumahan Ditolak

|

Marieska Harya Virdhani - Okezone

Kota Depok (foto: bennythegreat.wordpress)

Perda Tata Ruang Wilayah Depok Soal Perumahan Ditolak
DEPOK - DPRD Kota Depok telah mengesahkan peraturan daerah (perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terkait peraturan soal perumahan dan zona wilayah di Depok. Namun, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menolak draft perda tersebut dan mengembalikannya ke Pemerintah Kota Depok.

Ketua DPRD Kota Depok Rinstis Yanto mengatakan, pihaknya telah mengajukan Raperda RTRW ke Provinsi Jawa Barat pada akhir Desember 2012. Tapi pada pekan lalu provinsi telah mengembalikan lagi ke Pemkot Depok karena ada beberapa hal yang belum sesuai.

Saat ini, kata dia, RTRW itu sedang disesuaikan lagi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Depok melalui Dinas Tata Ruang dan Pemukiman. "Setelah dibahas di provinsi dikembalikan lagi ke kita dan sekarang sedang dibahas di (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) Bappeda," katanya, Kamis (14/2/2013).

Rintis mengatakan, keterlambatan Raperda RTRW itu bukan saja kesalahan pemerintah Depok, tapi juga provinsi Jawa Barat. Pasalnya, pemerintah provinsi seharusnya hanya memeriksa Raperda itu selama 14 hari, tapi mereka memeriksanya lebih dari satu bulan. Hal itu membuat pemerintah Depok keteteran menyesuaikan RTRW. "Provinsi juga yang terlambat. Kenapa Februari ini dievaluasinya? Padahal dalam aturannya hanya dua pekan," ujarnya.

Dalam Raperda RTRW tersebut, ada beberapa hal yang harus diubah, di antaranya masalah kavling luas rumah yang saat ini banyak disoroti publik minimal 120 meter persegi dan ketersedian Ruang Terbuka Hijau (RTH). Rintis juga mengatakan keterlambatan Raperda RTRW Depok dikarenakan pembahasan di tingkat pemerintah yang alot.

Sejak dimulainya pembahasan RTRW pada 2010 lalu, pemerintah Depok baru menyerahkan rancangannya ke DPRD pada akhir Oktober 2012. "Kalau kita kan hanya membahas dua bulan dan langsung paripurna," katanya.

Selain itu, keterlambatan juga dikarenakan adanya pergantian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membahas rancangan RTRW. Awalnya rancangan ditangani Bappeda kota Depok, tapi pada awal 2012 perancangan dialihkan ke Dinas Tata Ruang dan Pemukiman. "Ini yang kacau, itulah yang memperlambat," ungkapnya. Saat ini DPRD masih menunggu pengajuan hasil pembahasan dari Pemerintah.

Sementara, Kepala Bappeda Kota Depok, Misbahul Munir membenarkan saat ini pihaknya sedang melakukan evaluasi terhadap Raperda RTRW itu. Namun, dia mengaku belum bisa menjelaskan karena masih dibahas di dinas tata ruang dan pemukiman kota Depok. "Iya benar (dikembalikan oleh provinsi), tapi masalah itu dikomunikasikan dengan Distarkim," imbuhnya.

Sebelumnya para pengembang di Depok beramai-ramai menolak raperda tersebut. Sebab hal itu memberatkan mereka karena dilarang membangun rumah sederhana dengan tipe standar 36 meter persegi (m2) dengan luas tanah 72 m2, melainkan minimal harus 120 m2. (NJB)

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
0 komentardisclaimer

    berita lainnya

    Baca Juga

    Rini Soemarno Diharapkan Tingkatkan Daya Saing BUMN