>

Gubernur Aceh Target Investasi Capai Rp42,8 T

|

Salman Mardira - Okezone

Ilustrasi (Foto: Okezone)

Gubernur Aceh Target Investasi Capai Rp42,8 T
BANDA ACEH – Pertumbuhan ekonomi Aceh masih lamban salah satunya karena korupsi. Padahal, Aceh memiliki sumber daya alam melimpah dan letak geografis yang strategis.

"Semua kelebihan itu belum mampu dimanfaatkan secara optimal. Investasi yang diharapkan berkembang, faktanya masih berjalan lamban," kata Gubernur Aceh Zaini Abdullah saat membuka Forum Bisnis Aceh, di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Rabu (20/2/2013).

Aceh memang memiliki banyak kelebihan dibanding daerah lain. Selain SDA dan letak geografis yang berada di lintasan international, Aceh memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dirinya sendiri.
 
"Dengan posisi geografis ini seharusnya sangat potensial menjadikan Aceh sebagai gerbang bagi aktivitas ekonomi di wilayah barat Indonesia," ujar Zaini.

Menurutnya, ada beberapa kelemahan dalam membangun iklim investasi di daerah ini, antara lain adalah belum optimalnya pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. "Masih tingginya praktek korupsi, persoalan keamanan yang masih meragukan kalangan dunia usaha, infrastruktur yang kurang lengkap, serta soal keraguan atas kepastian hukum bagi iklim investasi," sebut Zaini.

Untuk mengatasi hal ini, Zaini mengatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh, pihaknya memasukkan 10 program prioritas seperti pembenahan sistem birokrasi, penguatan pendidikan, dinul Islam, pembangunan infrastruktur, perhatian terhadap kelestarian lingkungan, perdamaian, ketahanan pangan, peningkatan kualitas layanan publik, dan optimalisasi SDA.
 
"Dengan menjalankan program tersebut, pada 2013-2017 kita berharap iklim investasi di Aceh akan lebih cerah, dan kita menargetkan investasi PMDN dan PMA yang masuk mencapai Rp42,8 triliun," kata Zaini.

Adapun untuk mempercepat investasi tersebut, lanjut dia, Pemprov Aceh akan fokus pada beberapa langkah penting di antaranya menghadirkan perangkat hukum yang bisa menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, keamanan bagi investasi, jaminan dan perlindngan sejak proses pengurusan perizinan sampai berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai ketentuan berlaku.

Dia juga berjanji akan mempercepat penyelesaian Qanun Rencana Tata Ruang dan Wilayah Aceh sehingga mengurangi terjadinya konflik lahan, baik kawasan budidaya maupun kawasan hutan lindung. Dia akan menghadirkan program peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal melalui pelatihan vocational di bawah koordinasi dinas tenaga kerja dan mobilitas penduduk serta meningkatkan promosi tentang potensi dan rencana detail penanaman modal di Aceh juga meningkatkan kemampuan aparatur birokrasi.

"Bahkan saya merekomendasikan agar di Aceh segera dibentuk tim reaksi cepat investasi untuk menyelesaikan hambatan-hambatan yang dialami dunia usaha di lapangan. Pemerintah Aceh dengan dukungan BKPM juga siap menghadirkan stimulus khusus sebagai pemicu investasi di daerah ini, sehingga investor akan lebih banyak datang ke Aceh," pungkas Zaini. (gnm)

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
0 komentardisclaimer

    berita lainnya

    Baca Juga

    Pengusaha Transportasi Darat Minta Subsidi Seperti Kereta &Kapal