Soal Outsourcing, Kementerian BUMN Dinilai Lepas Tanggung Jawab

Selasa, 19 Maret 2013 14:53 wib | Hendra Kusuma - Okezone

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VI DPR-RI Aria Bima menilai, bahwa Kementerian BUMN hanya melepas tanggung jawab soal outsoursing.

"Apa ada suratnya, apa BUMN benar sudah melaksanakannya sesuai peraturan tersebut, tapi kok terlihat seperti melempar tanggung jawab kepada masing-masing perusahaan BUMN,"Kata Aria Bima di Komisi VI DPR-RI, Jakarta, Selasa (19/3/2013).

Aria Bima menuturkan, seharusnya ada sikap tegas dari Kementrian BUMN terkait soal outsorsing. Oleh karena itu, Sumber Daya Manusia (SDM) harus dikembangkan untuk pengembangan perusahaan BUMN sendiri.

"Tuntutan dari serikat pekerja yang menjadi pekerja perusahaan BUMN yang outsourcing kan hanya ingin menjadi pegawai tetap, karena tidak ada kebijakan yang tegas untuk soal outsorsing," tutur Arya.

Sebelumnya Deputi Bidang Industri Strategis dan Manufacturing Kementerian BUMN Dwijanti Tjahyaningsih mengatakan, perusahaan di BUMN sudah melaksanakan peraturan Outsorsing sesuai dengan Peraturan Perundangan.

Dwijanti pun mengatakan sudah membenahi soal perhitungan uang lembur kepada pegawai outsorsing. "Mengoptimalkan uang untuk membayar gaji untuk sistem ini, tetap memenuhi kesejahteraan kepada pegawai outsoursingnya, memberikan uang transfort dan uang makan, serta tunjangan dan Jamsostek,"tutupnya. (wan)

(wdi)

Download dan nikmati kemudahan mendapatkan berita melalui Okezone Apps di Android Anda.

BERIKAN KOMENTAR ANDA

BACA JUGA ยป