>

Perumahan Anyelir 3 di Depok "Dihukum"

|

Marieska Harya Virdhani - Okezone

(Foto: Ist)

Perumahan Anyelir 3 di Depok
DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melakukan moratorium pembangunan Perum Taman Anyelir 3, Kalimulya, Cilodong, Depok, Jawa Barat, beberapa hari lalu. Hal itu lantaran pengembang dinilai menyalahi aturan mengeruk garis sempadan sungai (GSS) dan merusak lingkungan.

Atas moratorium itu, pihak pengembang wajib menghentikan pembangunan. Wakil Ketua DPRD Depok Agung Witjaksono mengatakan. Keputusan moratorium tersebut langkah tepat meskipun memang terlambat.

"Iya memang semestinya dari awal jangan dibiarkan membangun. Sudah agak terlambat. Tetapi lebih baik untuk mencari solusinya," tegasnya kepada wartawan, Kamis (21/03/2013).

Agung menegaskan untuk menindak tegas para pengembang nakal yang berada di GSS, butuh sebuah kemauan tegas dari pemerintah kota. Apalagi, kata dia, semestinya hal itu ditertibkan oleh instansi terkait yakni Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dan Dinas Tata Ruang dan Pemukiman.

"Ini memang terkait juga pihak swasta dan pemerintah. Kita coba atur, karena Ciliwung sungai strategis yang butuh penanganan bareng dari Bogor ke Jakarta. Harus ditindak tegas pengembang yang melanggar Daerah Aliran Sungai (DAS)," tukasnya.

Dia juga meminta agar seluruh pihak jangan saling menyalahkan dengan apa yang terjadi pada perumahan Taman Anyelir 3. Meskipun perumahan tersebut memang sudah diberi sangki Tindak Pidana Ringan (Tipiring), namun moratorium dinilai langkah tegas.

"Tata ruang dan pemukiman ini kan awal perizinan. Izin lokasi memadai akurat, kalau seperti ini timbul salah-salahan bisa juga, bagaimana kebijakan baru benahi aturan. Memperbaiki situasi," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Depok Idris Abdul Somad mengatakan, sudah memberikan ultimatum secara tegas kepada pihak pengembang Perum Anyelir 3. Secara teknis, seharusnya saat ini sudah diketahui, apakah proses administratif tersebut sudah selesai.

"Kita sudah sampaikan. Tetapi secara sisi administratif, masih dalam proses," ujar Idris.

Da menjelaskan, atas penyampaian ultimatum yang diterima, pengembang akan memberhentikan sementara pembangunan di lokasi. ''Mereka janji akan mengakomodirnya," papar Idris.

Ia menerangkan, proses penghentian pembangunan di perum tersebut akan terus berlangsung, sampai tahapan tindak lanjut atas kasus pelanggaran Garis Sempadan Sungai (GSS) yang dilakukan pengembang Perum Anyelir 3 ini selesai.

Atas pelanggaran yang telah dilakukan pengembang ini, tentu Pemkot akan memberikan sanksi tegas. Namun, seberat apa sanksi yang diberikan, Pemkot dan pihak berwenang terkait tengah membahasnya. "Berat-ringannya, tergantung dari pihak yang merasakan," jelasnya.

Dalam memoratorium, lanjut Idris, Pemkot juga sudah bekerja sesuai peraturan daerah yang ada. Sebab, jika tidak, tentu DPR dan DPRD akan meminta pertanggungjawaban atas tindakan yang diambil Pemkot.

"Pemkot Depok mengharapkan, dari sanksi yang akan diterima dan beranjak dari kasus yang dilakukan pengembang Perum Taman Anyelir 3, para pengembang lain dapat belajar dan berkaca. Pemkot berharap, agar para pengembang sangat memerhatikan GSS dan ketentuan-ketentuan lain dalam hal membangun bangunan," tandasnya. (nia)

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
0 komentardisclaimer

    berita lainnya

    Baca Juga

    Pertamina-BUMN Migas Angola Sepakat Kembangkan Bisnis