>

Reformasi Birokrasi Kemenkeu Tercoreng

|

Martin Bagya Kertiyasa - Okezone

Ilustrasi. (Foto: Okezone)

Reformasi Birokrasi Kemenkeu Tercoreng
JAKARTA – Tertangkapnya pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat nama jajaran DJP kembali tercoreng. Pegawai tersebut diduga terkait dengan pengurusan pajak pribadi pihak swasta.

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Eko Prasojo mengatakan, selain mencoreng wajah Kementerian Keuangan yang sudah melaksanakan reformasi birokrasi, juga memperburuk citra birokrasi pemerintah yang tengah gencar-gencarnya melaksanakan reformasi birokrasi.

Oleh karena itu, Eko Prasojo mengimbau penyidik KPK untuk melakukan penyidikan secara proporsional kepada pegawai Ditjen Pajak tersebut. Meski demikian, tertangkapnya pegawai Ditjen Pajak untuk yang ke sekian kalinya, harus dipandang secara positif.

“Sistem pengawasan di lembaga itu berfungsi dengan baik, sehingga kalau ada orang yang melakukan penyimpangan bisa diketahui secara cepat,” kata dia seperti dilansir dari situs Kemenpan, Kamis (11/4/2013).

Menurut dia, penangkapaan pegawai Pajak di Bogor tidak lepas dari peran whistle blower. Karena itu dia mengajak seluruh jajaran birokrasi pemerintahan, baik yang ada di pusat maupun daerah untuk menerapkan ketentuan mengenai whistle blower di intansinya masing-masing.

Dia menambahkan, cara-cara tersebut diharapkan bisa menutup ruang-ruang yang memungkinkan bagi setiap aparatur negara melakukan tindak pidana korupsi. Karenanya, dia meminta agar setiap instansi mulai menerapkan whistler blower system, penenganan komplik kepentingan, penegakan disiplin, penegakan kode etik dan penguatan peran aparatur pengawasan internal pemerintah.

Dia berharap peristiwa ini bisa menjadi peringatan keras, khususnya bagi pegawai Ditjen Pajak, serta seluruh aparatur negara di seluruh tanah air. “Kalau ada pegawai yang tetap main-main, apalagi melakukan korupsi, pimpinan tidak akan tinggal diam. Hukum harus ditegakkan,” tambahnya.

Selain dari sisi penindakan, upaya pemberantasan korupsi juga harus dilakukan dari sisi pencegahan. Dalam hal ini, selain memperbaiki sistem juga harus melalui pengawasan yang ketat. (mrt)

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
komentardisclaimer

    berita lainnya

    Baca Juga

    Pengembang Optimistis 2015 Tahun Baik Bagi Bisnis Properti