15 Tuntutan Pengusaha Pertambangan ke Pemerintah

Senin, 15 April 2013 12:59 wib | Dani Jumadil Akhir - Okezone

Ilustrasi. (Foto: Reuters) Ilustrasi. (Foto: Reuters) JAKARTA - Komite Kerja Lintas Asosiasi Pertambangan merangkum 15 poin untuk mendukung upaya pemerintah dalam menuntaskan permasalahan terkait kebijakan yang mendistorsi kegiatan usaha pertambangan dan jasa usaha pertambangan minerba.

Komite Kerja Lintas Asosiasi Pertambangan Irwandy Arif saat konferensi pers, di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (15/4/2013) memetakan beberapa permasalahan krusial yaitu:

1. Belum harmonisasinya peraturan-peraturan pelaksanaan lintas kementerian teknis yang mendukung kegiatan di lapangan.

2. Belum tuntasnya evaluasi menyeluruh atas pelaksananaan UU Otonomi Daerah yang berkaitan dengan pertambangan Minerba.

3. Perlunya penetapan pemerintah tentang akses informasi data hasil eksplorasi dan eksploitasi yang dimiliki oleh pelaku usaha pertambangan.

4. Masih minimnya pemahaman yang tercermin dalam kebijakan pemerintah terkait dengan antisipasi terhadap pola baru eksplorasi mineral dan batu bara.

5. Belum terlaksanannya sistem perolehan IUP berbasis penetapan wilayah yang diakibatkan karena belum siapnya penetapan peta Wilayah Pertambangan (WP).

6. Sinkronisasi dalam hal teknis penetapan areal pertambangan antara pemerintah dan pemerintah pusat masih perlu dibenahi.

7. Benturan kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sebagai akibat penerapan otonomi daerah dalam menetapkan WP/WUP/WIUPK, hal ini dapat dilihat dari pengajuan uji materi oleh pemerintah daerah ke Mahkamah Konstitusi (MK).

8. Belum maksimalnya komunikasi antara instansi dan kementrian terkait menyangkut kementrian terkait menyangkut industri pertambangan yang mengakibatkan potensi konflik seperti tumpang tindih WP/WUP/WIUP/WIUPK dengan hak-hak atas kehutanan (HPH/IUPHHK atau hak-hak lainnya).

9. Terhentinya penerbitan IUP baru akibat terlambatnya penetapan WP/WUP/WIUP/WIUPK dan belum efektifnya mekanisme lelang IUP.

10. Belum adanya kejelasan mengenai mekanisme dan prosedur renegosiasi KK/PKP2B.

11. Pemerintah perlu mempertimbangkan aspek keberlangsungan nilai ekonomis atas pelaku usaha pemegang KK/PKP2B dengan memperhitungkan penyusutan volume cadangan serta konsekuensi atas nilai investasi sebelumnya.

12. Ancaman terhadap konservasi sumber daya mineral dan batu bara serta praktek operasi tambang yang mengabaikan kaidah good mining practies akibat penetapan luasan wilayah usaha pertambangan yang dapat dilakukan oleh perorangan (1 hektare), kelompok (5 hektar), dan koperasi (10 hektar).

13. Kewajiban hilirasi pertambangan yang mengabaikan kesiapan pelaku usaha dalam mendapatkan dukungan pendanaan yang dipengaruhi oleh kesiapan pemerintah dalam penyiapan infrastruktur energi, ketersediaan pasokan bahan baku yang berkelanjutan, serta kebijakan insentif fiskal.

14. Tidak memadainya kesiapan pemerintah dalam bidang teknis dan infrastruktur dalam menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dalam industri batu bara sehingga berpotensi menyebabkan ketidakadilan dalam implementasi DMO, ketidakpastian penetapan volume final DMO oleh PLN, serta terhambatnya proyek-proyek PLTU.

15. Belum terakomodasinya peran pelaku jasa usaha pertambangan karena peran besar pelaku tidak seimbang dengan jenis pekerjaan yang ditetapkan pemerintah. (wdi)

Download dan nikmati kemudahan mendapatkan berita melalui Okezone Apps di Android Anda.

BERIKAN KOMENTAR ANDA

BACA JUGA ยป