JAKARTA - Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyebut agar pengelola PT Kawasan Berikat Nasional (KBN) memilih industri yang ada hubungannya dengan pelabuhan. Hal ini karena KBN bukan hanya sekedar berorientasi pada keuntungan.
Di depan ceramah yang dihadiri Direksi KBN, JK, demikian panggilannya menyebut, trend internasional "free trade area" adalah bebas bea. Pola perdagangan juga sudah berubah drastis sehingga ada beberapa item industri yang tidak harus di dalam Kawasan Berikat Nasional Marunda yang memiliki fasilitas pelabuhan laut.
"Industri yang tepat di lokasi tersebut adalah yang memang butuh akses pelabuhan sehingga seluruh produksinya langsung dapat dikapalkan terutama ke luar negeri." ungkap JK seperti disampaikan Media Officer Jusuf Kalla Husain Abdullah dalam siaran pers, Senin (22/4/2013)
Karena itu, JK menyarankan agar pengelola KBN memilih industri yang ada hubungannya dgn pelabuhan sebagai pengguna utama jasa KBN. Pelabuhan itulah yang jadi andalah KBN Marunda yang membedakan dengan kawasan industri lain di sekitar Jabodetabek.
Adapun rencana pengelola KBN membangun pembangkit listrik dan pabrik semen untuk memenuhi kebutuhan semen DKI dan sekitarnya, JK mengingatkan, bahwa fungsi KBN sebagai fasilitator industri nasional jangan jadi pesaing industri yang menggunakan jasa di kawasan tersebut.
"Harus perjelas orientasinya. Mau cari untung atau mau utamakan fungsi pelayanan. Karena KBN dibentuk bukan untuk mencari untung besar tapi memfasilitasi industri agar punya daya saing dengan produksi luar negeri," tambahnya.
JK juga meminta Sattar Taba selaku Dirut KBN agar membangun rumah rumah susun murah untuk pekerja di kawasan tersebut.
"Ini tanah negara, bikin rumah murah untuk pekerja miskin sehingga mereka dapat menikmati penghasilannya. Kalau pekerja tinggal jauh dari lokasi pabrik maka gajinya habis buat transpor. Jangan tanah hanya untuk orang kaya, rakyat miskin juga perlu tanah buat perumahan," pungkas JK.
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.