OJK Bisa Saja Dibiayai APBN

|

Rezkiana Nisaputra - Okezone

Ilustrasi. (Foto: Okezone)

OJK Bisa Saja Dibiayai APBN
JAKARTA - Adanya Undang-Undang (UU) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 21 Tahun 2011 dinilai lemah. Pasalnya, aturan tersebut tidak secara tegas menyebutkan bahwa OJK merupakan badan hukum.

Guru Besar Hukum Keuangan Publik Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Arifin P Soeria Atmadja mengatakan, pembiayaan OJK dari APBN tetap dimungkinkan. Namun, hal itu bisa terealisasi asalkan OJK diklasifikasikan sebagai lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan.

"OJK sebagai lembaga yang independen. Tapi meski independen, anggaran OJK bersumber pada APBN, atau pungutan dari penyelenggara jasa keuangan," kata dia saat seminar Eksistensi dan Tantangan OJK Dalam Menata Industri Jasa Keuangan Untuk Pembangunan Ekonomi di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (23/4/2013).

Dia menjelaskan, pada dasarnya OJK bisa saja dibiayai oleh APBN. Akan tetapi, OJK harus diklasifikasikan sebagai badan hukum dan tidak tegas, sebagai lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan. Karenanya, perlu menimbang status hukum keuangan pungutan OJK terhadap penyelenggara jasa keuangan.

"Pada UU No.21 Tahun 2011 tersebut tidak menegaskan status hukum OJK sebagai badan hukum atau tidak, tapi semua pungutan pada jasa keuangan diklasifikasikan sebagai penerimaan OJK," katanya

UU tersebut menjelaskan, OJK dapat menerima, mengelola, dan mengadministrasikan pungutan tersebut tanpa menyetorkan dahulu sesuai dengan azas kas. Dan kelebihan hasil pemungutan jasa keuangan tersebut, baru disetorkan ke kas negara jika mengalmi kelebihan.

"Oleh karenanya OJK sebaiknya ditetapkan sebagai badan hukum publik dalam UU Nomor 21 Tahun 2011 sebagaimana Bank Indonesia (BI). Harus ada menimbang yuridis OJK", ungkapnya
(mrt)

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
0 komentardisclaimer

    berita lainnya

    Baca Juga

    Cerita Menteri Puan Minum Jamu Sejak SD