OJK Bisa Saja Dibiayai APBN

Selasa, 23 April 2013 16:54 wib | Rezkiana Nisaputra - Okezone

Ilustrasi. (Foto: Okezone) Ilustrasi. (Foto: Okezone) JAKARTA - Adanya Undang-Undang (UU) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 21 Tahun 2011 dinilai lemah. Pasalnya, aturan tersebut tidak secara tegas menyebutkan bahwa OJK merupakan badan hukum.

Guru Besar Hukum Keuangan Publik Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Arifin P Soeria Atmadja mengatakan, pembiayaan OJK dari APBN tetap dimungkinkan. Namun, hal itu bisa terealisasi asalkan OJK diklasifikasikan sebagai lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan.

"OJK sebagai lembaga yang independen. Tapi meski independen, anggaran OJK bersumber pada APBN, atau pungutan dari penyelenggara jasa keuangan," kata dia saat seminar Eksistensi dan Tantangan OJK Dalam Menata Industri Jasa Keuangan Untuk Pembangunan Ekonomi di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (23/4/2013).

Dia menjelaskan, pada dasarnya OJK bisa saja dibiayai oleh APBN. Akan tetapi, OJK harus diklasifikasikan sebagai badan hukum dan tidak tegas, sebagai lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan. Karenanya, perlu menimbang status hukum keuangan pungutan OJK terhadap penyelenggara jasa keuangan.

"Pada UU No.21 Tahun 2011 tersebut tidak menegaskan status hukum OJK sebagai badan hukum atau tidak, tapi semua pungutan pada jasa keuangan diklasifikasikan sebagai penerimaan OJK," katanya

UU tersebut menjelaskan, OJK dapat menerima, mengelola, dan mengadministrasikan pungutan tersebut tanpa menyetorkan dahulu sesuai dengan azas kas. Dan kelebihan hasil pemungutan jasa keuangan tersebut, baru disetorkan ke kas negara jika mengalmi kelebihan.

"Oleh karenanya OJK sebaiknya ditetapkan sebagai badan hukum publik dalam UU Nomor 21 Tahun 2011 sebagaimana Bank Indonesia (BI). Harus ada menimbang yuridis OJK", ungkapnya (mrt)

Download dan nikmati kemudahan mendapatkan berita melalui Okezone Apps di Android Anda.

BERIKAN KOMENTAR ANDA

BACA JUGA ยป