Tak Ada Lagi Rezim Membangun dari Utang Luar Negeri

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Sidang Kabinet Paripurna, Rabu 8 Mei, telah mengingatkan kembali agar kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) tidak mengajukan program yang didanai utang.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam mengatakan, peringatan tersebut merupakan peringatan Presiden SBY yang kesekian kalinya. Peringatan ini, sebelumnya telah dikeluarkan SBY pada akhir 2012 lalu.

Dia mengatakan, dalam Surat Edaran Seskab Nomor SE-592/Seskab/XI/2012 tertanggal 1 November 2012, telah disebutkan  adanya arahan Presiden dalam Sidang Kabinet sejak 20 Juli sampai dengan September 2012, agar dengan seksama mengkai ulang pengajuan jumlah pinjaman yang diusulkan ditampung dalam Blue Book yang diproses oleh Bappenas.

Melalui Surat Edaran yang ditujukan kepada para menteri dan anggota Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, serta para pimpinan LPNK, untuk mengindahkan arahan Presiden itu.
 
“Dengan terus membaiknya perekonomian nasional dan membaiknya perekonomian nasional dan meningkatnya peran kemampuan pendanaan oleh pihak BUMN dan swasta di dalam dan luar negeri dalam berinvestasi," kata dia seperti dilansir dari situs Setkab, Jumat (10/5/2013). 

Dengan adanya usulan-usulan tersebut, maka perlu dikaji kembali pembataasan penggunaan pinjaman luar negeri.

"Dengan demikian, pemikiran klasik membangun dengan rezim utang luar negeri, seyogyanya harus terus dibatasi, bahkan sedapat mungkin dihindari,” kata Dipo.

(Martin Bagya Kertiyasa)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.