Gerindra Tak Ingin Jadi Korban Kecurangan

Minggu, 12 Mei 2013 04:02 wib | Tri Kurniawan - Okezone

JAKARTA- Partai Gerindra tidak ingin menjadi korban kecurangan pada Pemilu 2014. Gerindra membentuk Satuan Tugas Advokasi Pemilu 2014 yang akan menjadi ujung tombak penghalau kecurangan.

"Kami sangat yakin, jika kami bisa mengatasi masalah kecurangan dengan baik, setidaknya kami akan menduduki peringkat dua peraih suara terbanyak pada Pemilu mendatang," kata ketua DPP bidang Advokasi Partai Gerindra, Habiburokhman dalam siaran pers, Sabtu (11/3/2013).

Lanjutnya, Satgas Advokasi Pemilu 2014 terdiri dari sekira 1.000 advokat dan paralegal yang memang sudah memiliki KTA Gerindra. Selama ini mereka bergabung dalam Lembaga Advokasi Partai Gerakan Indonesia Raya (Laskar Gerindra).

"Perlu kami sampaikan bahwa sejak 2010 banyak sekali advokat dan paralegal yang mendaftar menjadi anggota  Gerindra. Alasan mereka bergabung dengan Gerindra adalah karena mereka menganggap Gerindra satu-satunya partai politik yang dapat mewujudkan perubahan terutama dalam bidang penegakan hukum," ungkapnya.

Sebagai anggota Gerindra, menurutnya, para advokat tersebut dengan sukarela akan mengerahkan seluruh kemampuannya di bidang hukum guna menjaga kepentingan hukum Gerindra dalam setiap tahapan Pemilu.

"Setidaknya ada beberapa tugas penting yang akan dilakukan oleh Satgas Advokasi Pemilu ini," terangnya.

Pertama adalah mengawal penyusunan Daftar Pemilih Tetap. "Sebagaimana kita ketahui bahwa penyusunan DPT adalah pondasi dari pelaksanan Pemilu secara keseluruhan. Jika DPT kembali bermasalah sebagaimana Pemilu 2009, maka Pemilu secara keseluruhan juga bermasalah dan menjadi kehilangan legitimasi," ujarnya.

Proses penyusunan DPT yang saat ini sedang berjalan juga cukup mengkhawatirkan, di mana diakui oleh pemerintah bahwa masih ada sekira 50 juta DPT yang tidak berbasis KTP elektronik.

Semula, kata dia, dengan KTP Elektronik diharapkan bisa mengeliminir terjadinya kesemrawutan DPT. Namun dengan jumlah DPT yang tidak berbasis KTP elektronik demikian besar, maka peluang munculnya DPT ganda atau bahkan DPT fiktif menjadi sangat besar.

Kedua, tambahnya, adalah mencermati aturan-aturan hukum terkait Pemilu yang diskriminatif, bertentangan dengan konstitusi dan merugikan Partai Gerindra, baik yang berupa Undang-undang atau peraturan perundang-undangan di bawahnya.

"Kami bahkan menyiapkan tim khusus yang akan melakukan  uji materiil terhadap aturan-aturan hukum tersebut baik ke Mahmakah Agung maupun ke Mahkamah Konstitusi," cetusnya.

Ketiga adalah ikut mengawasi pelaksanaan pemilihan dan penghitungan suara mulai dari tingkatan TPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Propinsi sampai KPU Pusat. Terkait dengan tugas yang ketiga ini, Gerindra akan memberi pembekalan dalam pendidikan saksi dan relawan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

"Mulai bulan depan Satgas Advokasi Pemilu akan membuka posko pengaduan di seluruh Ibu Kota Kabupaten di Indonesia. Posko tersebut akan menampung pengaduan terkait kecurangan Pemilu dari masyarakat luas," tutupnya. (trk)

Download dan nikmati kemudahan mendapatkan berita melalui Okezone Apps di Android Anda.

BERIKAN KOMENTAR ANDA

BACA JUGA ยป