"Kebijakan BBM Hari Ini & Besok Tidak Sama"
JAKARTA - Pemerintah selain akan menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi ternyata juga tetap membatasi konsumsi BBM bagi masyarakat. Mulai juli nanti Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas dan Pertamina pastikan sudah terapkan alat kendali BBM, Radio Frequency Identification (RFID).
Pada tahap awal, pemasangan alat kendali akan dilakukan di Jakarta untuk kendaraan dinas karena sudah ada payung hukumnya, yakni Peraturan Menteri ESDM No 12 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri ESDM No 1 Tahun 2013.
Anggota DPR RI Komisi VII Rofi Munawar mengatakan, Pemerintah terlampau sering mengeluarkan wacana yang meresahkan dan tidak konsisten.
"Ini menunjukan bahwa Pemerintah tidak memiliki perencanaan matang dalam rangka pengurangan subsidi BBM. Ironinya, pemerintah mengeluarkan kebijakan hari ini dan besok tidak sama, selain itu satu sama lain tidak sependapat," ujar Rofi dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Sabtu (18/5/2013).
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik membantah pernyataan Wamen ESDM Susilo Suswoutomo yang akan berencana membatasi pembelian BBM bersubsidi untuk motor 0,7 liter per hari dan mobil 3 liter per hari.
"Padahal rencana pemerintah menaikkan harga solar menjadi Rp 5.500 per liter maupun premium menjadi Rp 6.500 per liter tidak cukup menghemat anggaran," katanya.
"Harga tersebut sifatnya hanya mengerem pembengkakan subsidi BBM jika tidak ada usaha serius Pemerintah dalam mengembangkan energi alternatif dan konversi BBM. Pembengkakan subsidi BBM sebenarnya merupakan dampak akhir dari kebijakan energi pemerintah yang stagnan selama ini," jelas Rofi.
Dia menambahkan, jika benar kenaikan BBM disertai dengan pembatasan sesuai mekanisme penjatahan 0,7 liter per hari dan mobil 3 liter per hari, maka Pemerintah telah kehilangan sensitifitas dalam menerapkan kebijakan publik. Kebijakan itu akan memukul aktivitas masyarakat dengan semakin tingginya biaya konsumsi dan rendahnya mobilitas masyarakat.
Sebaiknya pembatasan tidak dilakukan dengan menerapkan penjatahan, namun memindahkan pola konsumsi masyarakat ke BBM non subsidi dan edukasi yang intensif. Bisa dibayangkan akan terhambatnya aktivitas logistik maupun mobilitas masyarakat yang secara rutin antar kota dan jarak jauh.
Menurut dia, program pembatasan yang telah dijalankan oleh pemerintah sangat lemah sehingga tidak akan berdampak signifikan dalam upaya mengurangi pembengkakan kuota
"Pemerintah seharusnya menekan penyimpangan pendistribusian BBM bersubsidi yang masih sangat marak terjadi, sebab apabila penyimpangan subsidi dapat ditekan, maka akan dapat mengurangi kebocoran kuota BBM bersubsidi," tukas Rofi.
(Martin Bagya Kertiyasa)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
