Perusahaan BUMN Tidak Boleh Sembarangan Tender Outsourcing!

Minggu, 19 Mei 2013 14:19 wib | Rezkiana Nisaputra - Okezone

Menteri BUMN Dahlan Iskan Menteri BUMN Dahlan Iskan JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengaku, akan melakukan perbaikan-perbaikan pada perusahaan BUMN yang saat ini dinilainya masih adanya perusahaan BUMN yang mempekerjakan pegawainya dengan status outsourching, dimana para pegawai tersebut masih menerimah gaji yang belum sesuai dengan Upah Minimum Pegawai (UMP).

"Saat ini BUMN ingin melakukan perbaikan-perbaikan pada perusahaan BUMN, bahwa perbaikan tersebut seperti ini, perusahaan milik BUMN tidak boleh sembarangan dalam melakukan tender outsourching. Dalam hal ini masih adanya perusahaan BUMN yang dalam memberikan gajinya belum sesuai dengan UMP nya," ujar Dahlan saat di temui di kantor Pertamina, Jakarta, Minggu (19/5/2013).

Dahlan menambahkan, untuk perusahaan BUMN yang ingin melakukan tender di outsourching, perusahaan tersebut harus mempunyai jenjang karir dan sistem kepegawaian untuk pegawai yang statusnya outsourching. Sehingga perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut tidak diperbolehkan mengikuti tender outsouching .

"Jadi, satu punya sitem kepegawaian, kedua itu harus mempelakukan pegawai dengan menjanjikan bisa memberikan jemjang karis yang lebih, lalu ketiga dalam sistem penggajian, dimana dalam penggajian seorang pegawai harus lebih tinggi diatas UMP minimal 10 persen," tukasnya.

Lebih lanjut Dahlan berharap, agar semua perusahaan BUMN yang memiliki tender outsourching harus mengikuti ketentuan tersebut. Dimana saat ini banyak perusahaan BUMN yang tidak pasti dalam menjanjikan jenjang karir seorang pegawai yang statusnya masih outsourching.

"Selama inikan banyak perusahaan BUMN yang tidak pasti dalam tender outsourching. Sebagaiman kita ketahui saat ini outsourching hanya terikat kontrak 1 tahun. Kitakan menyadari itu dan ada peroblem seperti itu. Perusahaan BUMN boleh-boleh saja membuat tender outsourching tapi dengan kontrak lima tahun. Nah, kemudian dengan lama kontrak lima tahun tersebut ada kemungkinan perusahaan outsourching tersebut bisa mengangakat pegawainya. Ya pokoknya minimal lima tahunlah," imbuh Dahlan.

Dahlan juga menegaskan, jika masih ada perusahaan yang tidak mengikuti ketentuan-ketentuan tersebut, maka dalam hal ini Dahlan sendiri yang akan mencopot jabatan Direksi dari perusahaan BUMN itu.

"Kalau ada perusahaan BUMN yang tidak mengikuti ketentuan itu dan tidak kuat dari itu, ya maka saya yang akan ganti direksinya nanti" ucapnya.

Adapun ketentuan-ketentuan tersebut, lanjut Dahlan, akan berlaku pada tahun depan. "Ya mudah-mudahan tahun depan bisa terlaksana, inikan supaya pegawai outsourching bisa diangkat jadi karyawan," tutup Dahlan. (wan) (wdi)

Download dan nikmati kemudahan mendapatkan berita melalui Okezone Apps di Android Anda.

BERIKAN KOMENTAR ANDA

BACA JUGA ยป