"Chatib Basri Cuma Lakukan Hal yang Normatif"
JAKARTA - Upaya pemerintah untuk mengamankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013 dinilai masih normatif. Karena seharusnya ada langkah-langkah yang tidak normatif dalam rancangan APBN 2013 terkait dengan pengamanan APBN.
Demikian pernyataan tersebut disampaikan oleh Anggota Badan Anggaran DPR RI dari Fraksi PDIP Nusyirwan Soejono saat ditemui disela-sela Rapat Badan Anggaran DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (22/5/2013).
"Kita sih berharap ada langkah-langkah signifikan yang tidak normatif dalam Rancangan APBN Perubahan 2013, seperti apa yang dijelaskan Menteri Keuangan Chatib Basri tadi adalah hal yang justru normatif, seperti adanya penambahan pinjaman luar negeri sebesar lebih dari Rp200 triliun serta penurunan penerimaan pajak," ujarnya.
Mengingat pada saat Rapat Badan Anggaran DPR tadi, Chatib Basri memaparkan mengenai revisi asumsi makro dan usulan kompensasi atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak bersubsidi sebagai upaya mengamankan APBN 2013.
Menanggapi hal tersebut Nusyirwan mengatakan, pemerintah seharusnya bisa menghasilkan kebijakan terobosan dalam mengamankan APBN, tanpa menaikkan harga BBM bersubsidi dan merevisi asumsi makro. "Waktu dalam pemaparan semua biasa-biasa saja, yang muncul adalah pola tradisional. Ini terlihat ketergantungan kita terhadap situasi internal dengan kebijakan yang defensif, dan selalu alasannya karena ekonomi dunia tidak menentu," kata dia.
Nusyirwan menambahkan, bahwa fraksi PDIP tetap pada pendiriannya yaitu menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, yakni dengan mendorong pemerintah mencari alternatif lain dalam mengamankan APBN 2013.
Nusyirwan sendiri mengomentari hal tersebut saat Chatib Basri memaparkan soal revisi asumsi makro akibat kenaikan harga BBM bersubsidi antara lain pertumbuhan ekonomi yang tadinya diasumsikan 6,8 persen dalam APBN 2013 turun menjadi 6,2 persen dalam RAPBNP 2013, inflasi dari 4,9 persen menjadi 7,2 persen, serta nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dari Rp9300 menjadi Rp9600.
Pemerintah juga menganggarkan dana kompensasi berupa bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebesar Rp11,6 triliun, tambahan dana untuk pembangunan infrastruktur dasar Rp6 triliun dan dana-dana lain untuk beras miskin dan beasiswa bidik misi.
(Widi Agustian)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
