JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Refrizal mengakui pembahasan mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sangat melelahkan. Pasalnya, tarik-ulur kenaikan harga BBM sejak tahun lalu justru membuat masyarakat tidak dengan kenaikan BBM.
"Bahkan ketika BBM naik, biaya sosial kita lebih mahal daripada subsidi BBM," kata Refrizal, dalam acara Polemik Sindo Radio, di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (1/6/2013).
Refrizal menerangkan, ketika harga BBM sudah diterapkan, pemerintah tak bisa menghindari dampak sosial yang muncul dari masyarakat seperti adanya penolakan. "Saya kemarin datang ke dapil saya. Secara psikologis, mereka juga berat jika BBM dinaikkan," jelasnya.
Refrizal juga sempat menyayangkan pemerintah tak selalu mengajak dewan dalam pembuatan kebijakan sosial. "Kalau menurunkan (harga BBM) enggak diajak, tapi kalau (harga BBM) dinaikkan selalu diajak. Kami sebetulnya enggak setuju juga dengan kebijakan BLSM (bantuan langsung sementara masyarakat)," terangnya.
Sementara itu, Kepala Lembaga Demografi UI Sonny Harry BH mengungkapkan, kenaikan harga BBM menjadi isu sensitif menjelang Pemilu 2014.
"Sebenarnya bisa saja Presiden mengambil keputusan tanpa pertimbangan DPR, karena sebetulnya penyesuaian harga BBM itu kewenangan pemerintah," kata Sonny.
Sonny mendesak DPR bisa segera memutuskan agar dampak psikologis pasar tidak terlalu besar.
"Harus semakin cepat, karena akan berefek dampak psikologis pada pasar. Semakin lama, maka akan semakin banyak penimbunan atau penggelapan BBM," pungkasnya.
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.