Pengenaan PPh Final terhadap UMKM Mengenyampingkan Aspek Keadilan

|

-

Ruston Tambunan, Ak.,M.Si.,M.Int.Tax, BKP (Foto: Citasco)

Pengenaan PPh Final terhadap UMKM Mengenyampingkan Aspek Keadilan
PERTIMBANGAN pemerintah atas pengenaan PPh dengan tarif 1 persen dari peredaran usaha setiap bulan dan bersifat final terhadap UMKM sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum PP 46 Tahun 2013 adalah  kesederhanaan dalam pemungutan pajak, berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter.

Tidak terdapat aspek keadilan yang menjadi faktor pertimbangan terbitnya PP ini. Pengenaan PPh yang bersifat final bermakna bahwa setelah pelunasan PPh 1 persen yang dihitung dari peredaran bruto setiap bulan, kewajiban pajak atas penghasilan tersebut telah dianggap selesai dan final.

Ditinjau dari konsep keadilan dalam pemajakan (equity principle), pengenaan PPh Final tidak sesuai dengan keadilan karena tidak mencerminkan kemampuan membayar (ability to pay). Pemajakan yang adil adalah bahwa semakin besar penghasilan maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar (the more you earn, the more you pay tax).

Penghasilan yang dimaksud di sini adalah penghasilan neto, yaitu setelah dikurangi dengan biaya-biaya pengurang penghasilan bruto yang diperkenankan menurut ketentuan perpajakan yang berlaku. Berhubung PPh Final dihitung langsung dari peredaran bruto maka pemajakan tersebut tidak sesuai dengan konsep keadilan dalam pemajakan.

Betapa tidak, besar kecilnya penghasilan neto seseorang atau badan usaha tidak akan mempengaruhi besarnya pajak yang akan dibayar karena pajak dihitung dengan mengalikan tarif langsung terhadap peredaran bruto. Bahkan dalam keadaan rugi pun, dengan pengenaan PPh Final seseorang atau badan usaha tetap harus membayar pajak.

Dengan mengenakan PPh Final tarif 1 persen, UMKM yang berbentuk usaha tidak diuntungkan dan tidak dirugikan apabila persentase Penghasilan Kena Pajak terhadap peredaran bruto dapat mencapai 8 persen. Hal tersebut dapat dirumuskan dengan: 1% x peredaran bruto sebulan = 12,5% x 8% x peredaran bruto sebulan.

Tarif 12,5 persen adalah merupakan tarif pasal 31 E UU PPh yang berlaku sebelum terbitnya PP 46 tahun 2013. Apabila UMKM dalam bentuk usaha mampu meraih persentase penghasilan kena pajak di atas 8 persen, maka UMKM dalam bentuk usaha akan diuntungkan dari sisi pembayaran pajak karena membayar PPh lebih kecil dari ketentuan sebelumnya.

Demikian sebaliknya akan membayar PPh lebih besar dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya apabila persentase penghasilan kena pajak kurang dari 8 persen terhadap peredaran bruto, bahkan akan tetap membayar PPh Final meskipun dalam keadaan merugi. Persentase minimum atas penghasilan kena pajak yang harus dicapai oleh UMKM perorangan akan  lebih besar dari 8 persen agar tidak dirugikan dengan berlakunya pengenaan PPh Final 1 persen dari peredaran bruto, sebab dengan berlakunya PP 46 Tahun 2013 Penghasilan Tidak Kena Pajak tidak lagi menjadi faktor pengurang dalam menghitung kewajiban PPh.

Sebagai tambahan, dengan berlakunya pengenaan PPh Final 1 persen terhadap UMKM yang mempunyai peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar setahun adalah benar memberikan kemudahan bagi kelompok perorangan dan badan usaha yang selama ini kesulitan menyelenggarakan pembukuan tetapi menjadi kemunduran bagi UMKM  perorangan atau badan usaha yang selama ini telah menyelenggarakan pembukuan dengan tertib dan menghitung PPh dari penghasilan kena pajak yang senyatanya dari hasil pembukuan setelah dilakukan koreksi fiskal.

Untuk kelompok ini, konsep self assessment yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya jelas menjadi tidak bermakna. Kebijakan pengenaan PPh Final terhadap UMKM tidak selaras dengan tujuan utama dari sistim self assesment yaitu kepatuhan membayar pajak secara sukarela (voluntary compliance).

Semangat pemerintah dalam mengejar target penerimaan negara lebih dominan terlihat dalam penerbitan PP 46 Tahun 2013. Jadi, lebih dari sekedar memberi kemudahan kepada UMKM dalam melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang, dan tidak pula dalam rangka mendorong UMKM dalam rangka memudahkan akses ke sektor keuangan, permodalan dan kredit perbankan.


Diasuh oleh:
Ruston Tambunan, Ak.,M.Si.,M.Int.Tax, BKP
Managing Partner
Citas Konsultan Global (CITASCO)
Jl. Ciputat Raya No. 28 C
Kebayoran Lama
Jakarta Selatan
Ph.: 29402885
Fx.: 29402887
www.citasco.com
(wdi)

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
0 komentardisclaimer

    berita lainnya

    Baca Juga

    KAI Incar Laba Rp650 Miliar