Terkendala Anggaran, Sertifikasi Tanah Hanya 2 Juta Ha per Tahun

\Terkendala Anggaran, Sertifikasi Tanah Hanya 2 Juta Ha per Tahun\
Ilustrasi: Okezone

JAKARTA - Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Kementerian ATR) untuk memudahkan sertifikasi tanah 5 juta hektare (ha) per tahun. Program ini masuk dalam Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) Jilid XIII.

Program ini juga menyasar ke wilayah perdesaan di seluruh provinsi. Kepala Subdirektorat Konflik Lembaga Kementerian ATR/BPN Supardy Marbun mengatakan, untuk program sertifikasi 5 juta ha per tahun tidak dapat dilakukan karena anggaran menjadi kendala. (Baca juga: Kementerian Tata Ruang Siap Sertifikasi Tanah untuk Rakyat)

"Dilihat dari anggaran 2017 nanti, kami cuma bisa sampai 2 juta per bidangnya. Kami tidak bisa melakukan apa yang diperintahkan untuk menserfitikasi 5 juta per tahun," ucapnya.

Mengenai tahun anggaran 2017, Marbun belum bisa menyebutkan. Hal ini masih dalam pembahasan dengan Lembaga DPR RI. (Baca juga: Persiapkan Juru Ukur Tanah, Menko Darmin Panggil Sofyan Djalil)

Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (19/9), di Ruang Rapat Komisi II DPR, Gedung Nusantara I, Kementerian ATR masih belum memaksimalkan sertifikasi 5 juta ha per tahun.

"Saya masih bahas anggarannya ini dengan Komisi II. Jadi, saya belum bisa berbicara banyak mengenai sertifikasi itu," ucapnya.

(rzk)