Pemetaan Desa, Pemerintah Perlu Tiru Yogyakarta

\Pemetaan Desa, Pemerintah Perlu Tiru Yogyakarta\
Ilustrasi: Okezone

JAKARTA - Banyaknya desa di Indonesia yang berkonflik tentang batas wilayah, membuat pemerintah gencar melakukan pemetaan desa. Tujuannya agar tidak ada lagi perebutan batas daerah dan sumber daya yang ada di desa tersebut.

Kepala Pusat Standarisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial BIG Suprajaka mengatakan pemerintah bisa meniru pemerintah daerah (pemda) Yogyakarta yang menerapkan kepemilikan hak milik atas Tanah Sultan Ground. Dengan hak eigendom tersebut, bukanlah milik atau wewenang dari pemda ataupun negara. (Baca juga: Desa dengan Dataran Datar Sulit Dilakukan Pemetaan)

"Bagus itu ruang di Yogyakarta itu kan ada kawasan Sultan Ground. Mestinya nanti ke depan model penyelesaian secara budaya menjadi penting," ucapnya saat ditemui dalam FGD Pemetaan Desa, di Gedung BPPT, Jakarta, Rabu (21/9/2016).

Menurut dia, penyelesaian batas atau pemetaan desa dengan pendekatan budaya dirasa lebih halus. Meski di sisi lain, cara ini memerlukan waktu lama. Untuk itu pendekatan cara ini diperlukan pendekatan-pendekatan yang cukup terhadap budaya setempat dan sosiologi.

"Pendekatan budaya biasanya lebih soft walau memang ada perlu waktu lama karena ketika mau menetapkan batas tidak begitu langsung digaris begitu saja," katanya.

Meski belum diketahui secara pasti jumlah desa yang masih rawan akan konflik batas ini, namun diperkirakan ada sekitar 40 juta hektare (Ha) kawasan adat. Biasanya kawasan yang berkonflik ini muncul karena adanya usaha-usaha berupa perkebunan, pertambangan, perhutanan, hingga pariwisata. (Baca juga: Badan Geospasial Bantu Perbaiki Tata Ruang dan Wilayah Antar-Desa)

"Bukan desanya (yang konflik), tapi batasnya, statusnya itu agak sedikit konflik bukan antar desa tetapi memanfaatkan ruang sebetulnya," tukasnya.

(rzk)