Tax Amnesty Indonesia Dianggap Lebih Sukses Dibanding Negara Lain

\Tax Amnesty Indonesia Dianggap Lebih Sukses Dibanding Negara Lain\
Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pemerintah Indonesia dianggap telah sukses mengimpelemantasikan program tax amnesty atau pengampunan pajak dibandingkan dengan negara-negara lain yang lebih dahulu mengimplementasiakan kebijakan tersebut.

Hal tersebut diungkapkan Komisioner LPS sekaligus Ekonom Destry Damayanti usai santap siang bersama dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/9/2016).

Destry menyebutkan, kehadiran para ekonomi di Istana Presiden memang undangan khusus untuk membahas perkembangan ekonomi global dan juga tax amnesty.

"Tetapi di antaranya yang paling banyak disorotin adalah Tax Amnesty, untuk nunjukin bahwa perkembangannya so far bagus walaupun untuk mencapai target yang Rp160 triliunan itu susah, diakui sulit. Tapi kalau sampai Rp60 triliun itu sebetulnya sudah bagus," kata Destry.

Destry menyebutkan, program tax amnesty yang tengah diterapkan pemerintah Indonesia bisa dianggap lebih sukses di antara negara-negara yang pernah menerapkannya. Bahkan, saat ini Indonesia bersaing dengan Chile yang dianggap juga sukses mengimplementasikan tax amnesty di negaranya.

"Jadi kalau bisa mencapai Rp50 triliun sampai Rp60 triliun itu kan sekitar 0,5 persen dari PDB kita, dan itu dianggapnya memang luar biasa dibanding negara lain yang pernah menjalankan tax amnesty jadi kita saingannya hanya Chile, yang mana mereka juga sukses menerapkan tax amnesty," tambahnya.

Meski demikian, kata Destry, pemerintah Indonesia tidak lagi berfokus pada besaran nilai dana tebusan yang akan didapat negara, melainkan ingin menunjukan bahwa saat ini merupakan momentum yang tepat untuk melakukan pengampunan pajak bagi siapapun yang selama ini tidak membayarkan pajaknya.

Jika dilihat dari data, Destry menyebutkan, deklarasi maupun repatriasi telah sekitar Rp1.130-an triliun yang mana dana dari domestik mencapai Rp800 triliunan. Hal itu menunjukan, masyarakat telah percaya dengan program pemerintah, dalam hal ini program tax amnesty.

Lebih lanjut Destry mengungkapkan, Presiden Jokowi tidak memberi arahan khusus kepada para ekonom terkait dengan implementasi tax amnesty.

"Tadi sempat dibahas berkaitan dengan konektivity segala macam, lalu juga konsen pembangunan kita seperti misalnya di Papua itu masih jauh harga minyak BBM saja itu di sana Rp60 ribuan, jadi bagaimana kita bisa menciptakan pemerataan, itukan konektiviti, banyak sih terutama sektor keuangan," tukasnya.

(dni)