Bertemu Jokowi, Ekonom Minta Pemerintah Perpanjang Periode I Tax Amnesty

\Bertemu Jokowi, Ekonom Minta Pemerintah Perpanjang Periode I Tax Amnesty\
Ilustrasi: (Foto: Antara)

JAKARTA - Meski dianggap lebih sukses dibandingkan negara lain, Pemerintah kabinet kerja disarankan untuk memperpanjang batas waktu penerapan periode pertama program tax amnesty atau pengampunan pajak.

Hal tersebut diungkapkan Pakar Ekonomi dari UGM Toni Prasetyantono usai bersantap siang bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/9/2016).

"Kita tadi diskusi banyak, intinya kita menyadari bahwa time frame-nya, time tablen-ya terlalu mepet. Jadi mau enggak mau dimundurkan," kata dia.

Tony menyarankan, pemerintah sebaiknya mampu memperpanjang paling tidak satu bulan lagi untuk menerapkan periode pertama penerapan tax amnesty. Hanya saja, kata dia, hal tersebut belum ada sepakat dari pemerintah.

"Tapi kami mengerti kalau pengusaha atau individu yang punya aset, itu perlu konsolidasi untuk menata atau menghitung. Bahkan kalau perusahaan itu perlu RUPS, RUPS itu kan sebulan sebelumnya harus. Jadi menurut saya kalau hanya sampai akhir September itu tergesa-gesa, agak susah. Satu bulan lagi. Ini masukannya. Kalau saya melihat Jokowi menyambut usulan untuk memperpanjang itu," tambahnya.

Alasan perpanjangan, kata Tony, bisa dilihat dari tren para pengusaha atau orang-orang kaya yang melakukan deklarasi harta dan asetnya yang semakin hari semakin banyak. Mengenai payung hukum perpanjangannya, para ekonom menyerahkan kepada pemerintah.

"Tapi bagi pemerintah, warisan itu terekam, sehingga kalau suatu saat dijual, warisan itu kena pajak. Yang penting basis pajak. Kita sedang memperbaiki basis pajak. Sekarang sudah bertambah 90.000 WP pengusaha dan individu yang punya uang," tandasnya.

(dni)