Pengusaha Minta Periode I Tax Amnesty Diperpanjang hingga Akhir 2016

\Pengusaha Minta Periode I Tax Amnesty Diperpanjang hingga Akhir 2016\
Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebutkan keinginannya kepada pemerintah untuk segera memperpanjang batas waktu penerapan periode pertama prgram tax amnesty atau pengampunan pajak.

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani Perkasa menyebutkan, pemerintah sejatinya memperpanjang batas waktu penerapan periode pertama tax amnesty hingga akhir 2016.

Pasalnya, kata Rosan, program tax amnesty ini makin lama makin tinggi peminatnya lantaran adanya kepercayaan pengusaha terhadap pemerintah. "Tapi kan memang yang saya sampaikan itu memang butuh waktu. Terus terang tadi kami menyamapikan untuk diundur hingga Desember untuk periode pertama. Saya kasih tau alasannya kenapa, ada empat alasannya. Dan beliau mengatakan akan segera ditindaklanjuti," kata Rosan di Komplek Istana, Jakarta, Kamis (22/9/2016).

Alasan perpanjangan, kata Rosan, pada saat pertama kali diluncurkan Juli 2016, program tax amnesty banyak terpotong waktu liburan. Kemudian peraturan menteri keuangan (PMK) mengenai perusahaan cangkang atau SPV juga belum lama keluar.

Selanjutnya, konsolidasi perusahaan, yang mana pengusaha itu jumlahnya bukan hanya ratusan, melainkan ribuan. Apalagi bagi para pengusaha yang perusahaannya telah bertengger di pasar modal.

"Prosedur di pasar modal harus kita ikuti. Contohnya untuk manggil RUPS saja butuh 2x14 hari. Udah 28 hari sendiri. Jadi bapak Presiden sangat mengerti dan menyatakan akan segera menindaklanjuti," tambahnya.

Lanjut Rosan, Kadin Indonesia juga mengusulkan bahwa solusi penerapan ikut serta tax amnesty bisa dilakukan dengan hitam di atas putih dengan legal hukum yang jelas. Misalnya, para pengusaha berkomitmen untuk mendaftar pada periode pertama, namun realisasinya di luar waktu yang telah ditentukan lantaran harus mengikuti jadwal RUPS yang sesuai dengan aturan pasar modal.

"Jadi proses administrasinya ini mundur sampai Desember. Jadi tidak perlu ada perubahan Undang-Undang. Dan beliau mengatakan 'wah itu bagus itu saya akan segera tindaklanjuti'," tukasnya.

(dni)