Pemerintah Beri Kelonggaran Pengusaha Urus Tax Amnesty di Periode I

\Pemerintah Beri Kelonggaran Pengusaha Urus Tax Amnesty di Periode I\
Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pemerintah akhirnya memberi kelonggaran bagi para pengusaha yang akan mengikuti program tax amnesty pada periode pertama. Bahkan pemerintah siap menyiapkan payung hukumnya agar proses tersebut berjalan lancar.

Para pengusaha mengeluhkan waktu pada periode pertama yang dimungkinkan tidak cukup untuk mengurusi proses administrasi keikutsertaan tax amnesty. Sedangkan pemerintah, berharap para pengusaha atau konlomerat dapat mengikuti program tersebut pada periode pertama.

Adapun, penerapan periode pertama tax amnesty dimulai tiga bulan pertama dari awal diimplementasikan dengan skema 1 persen untuk repatriasi, 2 persen untuk deklarasi dalam negeri, dan 4 persen untuk deklarasi luar negeri. Untuk periode berikutnya hanya tinggal dihitung dua kali lipat saja atau dikalikan dua.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, pemerintah mempermudah proses keikutsertaan para pengusaha kondang Indonesia untuk membayar dana tebusan baik deklarasi maupun repatriasi diawal, dengan proses dokumennya menyusul.

"Para pengusaha mengatakan hal-hal yang apabila persyaratan, masih ada membutuhkan persyaratan dokumen. Kami memberikan penekanan secara UU, maka yang penting adalah melakukan deklarasi dan membayar tebusan sesuai tarif yang dia sampaikan dengan rate yang ada. Kalau minggu-minggu ini berarti masih 2 persen," kata Sri Mulyani di Komplek Istana, Jakarta, Kamis (22/9/2016).

"Sementara persyaratan administrasi dan dokumen pendukungnya bisa kita atur untuk bisa disertakan atau diserahkan sampai dengan akhir tahun," sambungnya.

Untuk melegalkan hal tersebut, Sri Mulyani akan menyiapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan mengatur proses tersebut. "Yang paling penting, sesuai semangat UU, mereka melakukan deklarasi dan membayar uang tebusan dulu. Persyaratan bisa menyusul," tambahnya.

Mengenai kapan terbitnya, Sri Mulyani mengaku akan menyerahkan kepada tim tax amnesty di Direktorat Jenderal Pajak untuk segera disusun dan diselesaikan. Tidak hanya itu, Mantan Direktur Bank Dunia ini tidak ingin memprediksi bisa mengumpulkan dana tebusan seberapa besar

"Tugas saya adalah mengumpulkan dan mencari berdasarkan informasi yang kami miliki. Saya tetap mencari tetap terus, untuk kepentingan kita," tukasnya.

(dni)