Reaksi Ketika Singapura 'Ganggu' Amnesti Pajak

\Reaksi Ketika Singapura 'Ganggu' Amnesti Pajak\
Ilustrasi : Okezone

JAKARTA - Pada saat pemerintah Indonesia sedang gencar melaksanakan program amnesti pajak, tersiar kabar bahwa negara jiran Singapura "mengganggu" kelancaran program tersebut.

Perbankan Singapura dikabarkan akan melaporkan WNI yang menyatakan ikut dalam program amnesti pajak sesuai ketentuan Financial Action Task Force (FARF), lembaga internasional yang dibentuk untuk mencegah pencucian uang antarnegara, mengenai pelaporan transaksi yang mencurigakan (suspicious transaction report).

Indonesia langsung bereaksi mengingat ancaman "gangguan" itu bisa makin memperberat upaya meningkatkan penerimaan pajak serta basis pajak yang sedang dilakukan.

Melalui program itu, diperkirakan akan diperoleh dana Rp4.000 triliun berupa deklarasi pajak, repatriasi Rp1.000 triliun serta dana tebusan Rp165 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati langsung berkoordinasi dengan Deputi Perdana Menteri (PM) Singapura, Tarman Shanmugaratnam.

Hasilnya, Menkeu menyatakan ia mendapat kepastian bahwa Monetary Authority of Singapore (MAS) sebagai otoritas jasa keuangan di Singapura telah mengimbau bank untuk mendorong nasabah kaya WNI agar memanfaatkan kesempatan yang diberikan untuk memperbaiki urusan kewajiban perpajakan.

"Mereka menyatakan dengan tegas, bank-bank tersebut diminta untuk memfasilitasi para pemilik rekening 'high wealth individual' Indonesia yang menyimpan dana di Singapura, untuk tidak diberikan kendala atau dihalang-halangi, bahkan harus difasilitasi agar mampu mengikuti program amnesti pajak," katanya.

Namun, Menkeu mengakui bank di Singapura diharuskan melaporkan transaksi yang mencurigakan (suspicious transaction report) sesuai ketentuan FATF, terutama yang menyangkut dugaan pencucian uang dan pembiayaan terhadap kegiatan terorisme.

Sejak awal Ketika RUU Pengampunan Pajak dijadwalkan akan dibahas di DPR, bahkan ketika sedang dibahas oleh DPR dan pemerintah, telah berkembang kabar adanya upaya pihak asing yang tidak menginginkan RUU itu lolos menjadi Undang-undang (UU).

Pihak asing yang disebut-sebut sebagai negara "save haven" itu kabarnya berupaya melakukan lobi politik serta memanfaatkan sejumlah kalangan agar dana WNI di negara itu tidak "terbang" ke Indonesia.

Namun, pemerintah dan DPR bergeming. Pembahasan berlanjut hingga akhirnya menelorkan UU Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak yang mulai berlaku sejak 1 Juli 2016.

Singapura kemudian kembali disebut-sebut mengganggu karena tidak rela melepaskan dana WNI yang disimpan di perbankan negaranya mengingat jumlahnya yang sangat besar, yang dikhawatirkan dapat mengganggu perekonomian negara kota tersebut.

Negara itu dikabarkan menawarkan sejumlah fasilitas agar WNI tidak tertarik mengikuti amnesti pajak, seperti tawaran izin tinggal permanen dan membayarkan tarif uang tebusan atas harta yang ingin dideklarasikan.

UU menetapkan bahwa periode tiga bulan pertama sejak Juli, tarif uang tebusan atas harga deklarasi luar negeri sebesar empat persen.

(rai)
1 / 3