Cost Recovery dan Pajak Migas Diatur Ulang, Ini Sederet Alasannya

\Cost Recovery dan Pajak Migas Diatur Ulang, Ini Sederet Alasannya\
Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA - Industri hulu migas di Indonesia menjadi kurang atraktif menjadi alasan utama pemerintah merevisi PP Nomor 79 Tahun 2010. PP tersebut mengatur tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Industri hulu migas Indonesia cukup menantang, di mana untuk menghasilkan 3,5 miliar barel ooil ewuivalent (BOE), kontraktor harus melakukan drilling hampir 500 sumur. Selain itu, sisi rasio kesuksesan (success rate) Indonesia hanya di atas Kamboja, Myanmar dan Filipina yang success rate-nya sekitar 39 persen, dan tingkat pengembalian investasi kontraktor untuk proyek di Indonesia masih berada di bawah Myanmar, dan sedikit di atas Vietnam.

Selain itu, kondisi industri hulu migas di Indonesia juga dalam kurun waktu 2009-2005 trennya terus mengalami penurunan. Dalam periode 2011-2014, terjadi tren penurunan jumlah wilayah kerja (WK) yang diminati investor walaupun pada periode itu harga minyak rata-rata bertahan pada angka di atas USD100 per barel. Tren penurunan ini sudah terjadi sebelum menurunnya harga minyak.

Oleh karena itu, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, pemerintah mengambil langkah untuk merevisi PP 79/2010. "Kalau kita lihat background kenapa perlu direvisi, posisi Indonesia dalam kegiatan eksplorasi minyak, dari sisi efisiensi, jumlah sumur dan biaya untuk melakukan eksplorasi Indonesia masih dalam posisi kurang kompetitif," kata Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (23/9/2016).

Sri Mulyani menuturkan, PP 79/2010 juga dianggap memiliki masalah. Seperti kontraktor yang membandingkan dengan assume and discharge. Jadi, kata Mantan Direktur Bank Dunia ini, pada saat berlakunya UU Migas dan PP 79/2010, insentif assume and discharge telah berubah menjadi mekanisme cost recovery, di mana pajak tidak langsung seperti PPN, PBB, Bea Masuk, dan Pajak Daerah dan retribusi daerah yang dibayarkan oleh kontraktor sebagai biaya operasi yang dapat dikembalikan (cost recovarable), hal tersebut menjadi kurang bagi investor.

Selanjutnya, permasalah tersebut terdapat pada beban pajak pada masa kegiatan eksplorasi. Menurut Sri Mulyani, dengan berlakunya PP 79/2010 di mana tidak ada insentif assume and discharge, kontraktor dihadapkan dengan pajak-pajak yang dibayar pada kegiatan eksplorasi antara lain PPN dan PBB. Dengan succes rate penemuan migas yang rendah di bawah 40 persen, hal tersebut sangat memberatkan kontraktor yang harus menanggung biaya pajak selama tahap eksplorasi apabila gagal menemukan migas yang mempunya keekonomian.

Adapun, permasalahan mengenai keekonomian proyek semakin menurun karena protek pengembangan migas dianggap semakin sulit. Saat ini, kata Sri Mulyani, tantangan kegiatan eksplorasi dan pengembangan migas semakin sulit di mana arah pencarian penemuan migas lebih kepada pencarian di laut dalam (deep water) yang membutuhkan teknologi yang besar serta pengembangan sumur-sumur yang secara keekonomian tidak menarik namun harus dikembangkan (marginal field).

Melihat permasalah tersebut, pemerintah telah memiliki beberapa upaya untuk mengatasi masalah tersebut, dengan melakukan revisi PP 79/2010 yang arah kebijakannya seperti revisi PP 79/2010 sesuai dengan UU Migas dan UU Perpajakan, memberikan insentif fiskal dan non fiskal yang meningkatkan keekonomian proyek, pemerintah dan kontraktor berbagi beban dan keuntungan atau sharing the pain and the gain.

"Jadi bagaimana terealisir menarik investasi dengan menggunakan sumber daya secara baik, efisien dan adil. Ini perlu diformulasikan di revisi PP 79/2010," tandasnya.

Berikut pokok-pokok perubahan revisi PP 79/2010:

-Diberikan fasilitas perpajakan pada masa eksplorasi yaitu PPn impor, bea masuk, PPN dalam negeri dan PBB.

-Dberikan fasilitas perpajakan pada masa eksploitasi yaitu PPn impor, bea masuk, PPN dalam negeri dan PBB (ganya dalam rangka pertimbangan keekonomian proyek).

-Pembebasan PPh pemotongan atas pembebanan biaya operasi fasilitas bersama (cost sharing) oleh kontraktor dalam rangka pemanfaatan barang milik negara di bidang hulu migas dan alokasi biaya overhead kantor pusat.

-Adanya kejelasan fasilitas non fiskal seperti investment credit, depresiasi dipercepat, DMO holiday.

-Konsep bagi hasil penerimaan negara sliding scale di mana pemerintah mendapatkan bagi hasil lebih apabila terdapat windfall profit.

(rzy)