BPK Cuma Mampu Lakukan 3 Pemeriksaan

\BPK Cuma Mampu Lakukan 3 Pemeriksaan\
Ilustrasi: (Foto: Okezone)

YOGYAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama ini di kalangan masyarakat dikenal sebagai lembaga negara yang berwenang membawa hasil pemeriksaan keuangan untuk diteruskan kepada proses lebih lanjut. Alhasil, masyarakat selalu berharap jika BPK melakukan pemeriksaan suatu keuangan, minimal harus ada yang ditangkap atau harus dibawa ke proses pengadilan.

Padahal, menurut Sekretaris Jenderal (Sekjend) BPK Hendar Ristriawan, BPK itu hanya bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Aturan ini sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 23.

"Yang menarik adalah kalau BPK memeriksa keuangan, image atau harapan masyarakat itu harus ada yang ditangkap, dan harus dibawa ke proses pengadilan. Padahal UUD itu memberikan satu kewenangan yang terbatas untuk BPK. Artinya tidak jadi super holding punya wewenang tidak terbatas, padahal terbatas," ucapnya di Balai Diklat BPK, Yogyakarta, Jumat (23/9/2016).

Sebenarnya, Hendar lebih lanjut menerangkan, wewenang yang diberikan pemerintah kepada BPK itu sangat terbatas. Di dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK hanya ditugaskan untuk melakukan tiga jenis pemeriksaan.

"BPK hanya bisa melakukan 3 pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan tujuan tertentu," sebutnya.

(dni)