Jika PP Pajak Migas Tak Direvisi, Produksi Minyak Hanya 480 Bph di 2020

\Jika PP Pajak Migas Tak Direvisi, Produksi Minyak Hanya 480 Bph di 2020\
Ilustrasi: (Foto: Reuters)

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan, produksi minyak Indonesia terancam merosot tajam jikalau PP Nomor 79 Tahun 2010 tetap tidak berlakukan dan tidak direvisi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, PP 79/2019 saat ini sudah dianggap tidak mendukung industri hulu migas nasional lantaran nilai atau detail isi aturan tersebut memberatkan para kontraktor dalam melakukan eksplorasi sumur minyak baru.

"Pada 2016 ini dari 800 ribu barel perhari jadi 480 ribu barel perhari di 2020, apabila tidak ada kegiatan yang mengadress isu di hulunya. otomatis openurunan sudah pasti terjadi," kata Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (23/9/2016).

Sri Mulyani menyebutkan, penurunan produksi minyak terjadi mulai 2007. Oleh karena itu, smabung Sri Mulyani, dibutuhkan aturan baru yang benar-benar menggairahkan kembali semangat para kontraktor dalam eksplorasi lapangan atau sumur baru.

"Untuk PP ini, setelah melakukan berbagai pembicaraan, kami juga menginventarisir masalah di pp ini yang mnyebabkan iklim investasi di bidang hulu minyak jadi tidak favoreble," tambahnya.

"Karena para kontraktor selalu membandingkan PP 79 dengan rezim sebelumnya," tandasnya.

(rzy)