BPK Siap Serahkan Laporan Keuangan Pemerintah Semester I ke Jokowi

\BPK Siap Serahkan Laporan Keuangan Pemerintah Semester I ke Jokowi\
Ilustrasi: (Foto: Okezone)

YOGYAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah menyelesaikan penyusunan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) periode semester I-2016. Artinya, IHPS ini siap dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Lembaga Perwakilan, dalam hal ini DPR dan DPD, pada 30 September 2016.

Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK RI, Yudi Ramdani Budiman mengatakan, penyerahan IHPS ini sesuai ketentuan yang harus dilakukan tiga bulan setelah berakhirnya semester I di setiap tahunnya. Hal ini juga sesuai dengan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 15 tahun 2016 tentang BPK.

"BPK akan menyerahkan ikhtisar hasil pemeriksaan semester I tahun 2016 kepada lembaga perwakilan (DPR, dan DPD) dan Presiden secara formal pada 30 September 2016," ucapnya di Balai Diklat BPK, Yogyakarta, Jumat (23/9/2016).

"Dan secara fisik atau pertemuan paripurna akan dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober untuk DPR, 5 Oktober untuk DPD, dan 6 Oktober dengan Presiden," sambung dia.

Yudi menerangkan, tahap persiapan IHPS periode semester I-2016 sudah berada dalam tahap finalisasi, walau masih ada beberapa yang masih harus diperbaiki ataupun dilengkapi. Apalagi mengingat proses penyusunan ini sudah berjalan cukup lama.

"Minggu ini lebih pada soal nonteknis saja. Setelah selesai pelaporan bulan Juni, sekitar 1,5-2 bulan unit yang bertanggung jawab menyusun IHPS, merampungkan laporan konsolidasi dari laporan laporan hasil pemeriksaan individu," tuturnya.

Lebih lanjut, sebagian besar substansi laporan sebagian besar adalah laporan hasil pemeriksaan (LHP) laporan keuangan pemerintah pusat, dan pemerintah daerah (pemda). Untuk pemda kurang lebih sekitar 529 provinsi, kabupaten/kota, sementara Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat (LKPP) ditambah laporan Kementerian/Lembaga sebanyak 86.

"Substansi dan materi akan kita sampaikan secara gamblang pada saat penyerahan. Tapi bisa kami sampaikan sebagian besar substansi laporan adalah laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintahan pusat, daerah," tukasnya.

(dni)