BPK: IHSP Semester I Didominasi Pemeriksaan Keuangan

\BPK: IHSP Semester I Didominasi Pemeriksaan Keuangan\
Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) periode semester I-2016 akan didominasi oleh salah satu jenis pemeriksaan yakni keuangan. Jenis pemeriksaan ini mendominasi ketimbang dua jenis pemeriksaan lainnya.

Namun, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK RI, Yudi Ramdani Budiman mengaku belum bisa menyampaikan apakah ada indikasi perbaikan antara IHPS periode semester II-2015 dengan semester I-2016. Meski demikian, dia menyebutkan IHPS kali ini akan banyak bicara tentang opini.

"Nanti ada perbandingan, terutama kan ini bicara soal pemeriksaan keuangan. Karena saya tidak bisa mendahului yang formalnya, tapi yang bisa saya sampaikan adalah jenis pemeriksaannya yaitu pemeriksaan keuangan, tentu saja banyak bicara tentang opini," ucapnya di Balai Diklat BPK, Yogyakarta, Jumat (23/9/2016).

Lebih lanjut, pada IHPS periode semester I-2016 ini akan terlihat perkembangan opini antar Kementerian/Lembaga (K/L) hingga pemerintah daerah (pemda) dari waktu ke waktu.

"Ada sih beberapa pemeriksaan tentang kinerja tapi sebagian besar pemeriksan keuangan," tuturnya.

Sebagai informasi, wewenang yang diberikan pemerintah kepada BPK itu sangat terbatas. Di dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK hanya ditugaskan untuk melakukan tiga jenis pemeriksaan antara lain pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan tujuan tertentu.

BPK Tak Alami Kendala Susun Laporan Keuangan Pemerintah

Pada 30 September, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) periode semester I-2016 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Lembaga Perwakilan dalam hal ini DPR dan DPD. Dalam perjalanannya, salah satu lembaga negara ini mengaku tidak mengalami kendala berarti

Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK RI, Yudi Ramdani Budiman mengatakan tidak terjadinya kendala dikarenakan pemeriksaan keuangan ini merupakan tradisi rutin yang bersifat perintah. Artinya, kegiatan ini tidak bisa dipisahkan dari pertanggung jawaban anggaran baik APBN maupun APBD.

"Pemeriksaan keuangan ini sifatnya mandatory. Jadi kementerian pusat dan pemda sudah biasa diperiksa BPK," ucapnya.

Ditambah lagi, dia menerangkan, proses ini sudah berjalan sejak 2006 yang membuat pemeriksaan keuangan pemerintah pusat baik pemerintah daerah (pemda) tidak mengalami kendala. Namun, lebih kepada upaya perbaikan kualitas penysunan laporan keuangan.

"Karena menurut ketentuan paling lambat tiga bulan setelah masa berakhirnya Desember, pemerintah pusat dan pemda harus menyerahkan laporan keuangan pada BPK. Kemudian BPK dalam waktu dua bulan melakukan pemeriksaan keuangan dan menyerahkannya pada lembaga perwakilan," tukasnya.

(dni)