Farewell Tax Amnesty

\Farewell Tax Amnesty\
Foto: Okezone

JAKARTA - Detik-detik penutupan program pengampunan pajak (tax amnesty) semakin dekat di pelupuk mata. Sesuai dengan rencana semula, akhir Maret ini program secara resmi berakhir.

Jadi masyarakat hanya memiliki sisa waktu kurang dari tiga minggu untuk memanfaatkan momentum kelonggaran fiskal dari pemerintah. Kita tentu berharap masa-masa akhir pemberlakuannya akan ditutup dengan rentetan hasil gemilang.

Posisi hasil sementara penerimaan belum juga menunjukkan gebrakan berarti setelah tahap pertama berakhir. Di tahap kedua dan ketiga nyaris tidak ada tambahan dana signifikan.

Dari tiga target utama penerimaan tax amnesty yang terdiri atas dana tebusan, dana repatriasi, dan deklarasi harta, tingkat realisasi yang dapat dikatakan paling aman hanya berasal dari target deklarasi harta.

Sebagaimana dilaporkan Ditjen Pajak selama delapan bulan program telah berjalan, dari total target deklarasi harta sebanyak Rp4.000 triliun, total harta yang dideklarasikan sudah tercatat sebesar Rp 4.481 triliun (termasuk repatriasi).

Sementara realisasi dana tebusan baru mencapai Rp105 triliun( 63,64%). Jika dipangkas dengan perolehan pada tahap pertama, pertambahan hasil pada tahap kedua dan realisasi sementara pada tahap ketiga baru mencapai sekitar Rp12 triliun. Padahal target yang dicanangkan pemerintah masih jauh lebih tinggi di atasnya, tepatnya Rp165 triliun.

Adapun untuk penerimaan dana repatriasi lebih membuat nelangsa pemerintah karena dari target Rp1.000 triliun, baru terpenuhi Rp145 triliun (14,5%). Oleh karena itu pemerintah harus memantau ulang kebijakan apa saja yang selama ini betul-betul efektif memengaruhi hasil penerimaan. Beberapa segmen utama seperti pengusaha kakap sudah digempur habis-habisan pada tahap pertama.

Jadi yang tersisa mungkin tinggal beberapa gelintir pengusaha kakap yang masih “lolos”, ditambah beberapa profesi potensial dan puluhan ribu pengusaha UMKM yang memang belum terlalu banyak digarap. Pendekatan modal sosial yang pada periode pertama menjadi senjata paling efektif sebetulnya sudah sempat digencarkan lagi pada periode-periode berikutnya.

Proses pendekatannya dimulai dari tahap sosialisasi berkala, bahkan hingga melakukan pendekatan persuasif ke pucuk-pucuk pimpinan kelompok wajib pajak (WP) potensial. Namun mengapa hasilnya masih sangat timpang? Inilah yang perlu ditelusuri. Alasan sudah begitu banyaknya objek pajak yang tereksplorasi pada tahap pertama tentu terdengar tidak cukup koheren mengingat basis pajak yang tersisa masih jauh lebih banyak bila dibandingkan dengan jumlah sementara partisipan tax amnesty.

Menteri Keuangan menghitung jumlah peserta tax amnesty hingga akhir Februari kemarin baru mencapai sekitar 683.882 wajib pajak (WP). Angka ini jauh di bawah total WP terdaftar yang diperkirakan berada di kisaran 32,8 juta WP. Sementara WP yang memiliki kewajiban melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan sebanyak 29,3 juta WP.

Dari total WP yang wajib melaporkan SPT, itu pun baru sekitar 12,6 juta WP yang melaporkannya dengan benar. Jadi sebetulnya masih tersedia sekitar 16 juta WP yang tersisa dan cukup prospektif untuk menjadi peserta tax amnesty. Potensi peningkatan jumlah peserta tax amnesty akan jauh lebih besar lagi jika dirangkum dengan objek pajak lain yang belum memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Kalau didasarkan pada aturan penghasilan Rp4,5 juta per bulan sebagai batas maksimum penghasilan tidak kena pajak (PTKP), seharusnya jumlah penduduk yang memiliki NPWP sekitar 50-60 juta penduduk. Sementara selama tax amnesty berjalan, pertumbuhan jumlah NPWP baru tercapai sekitar 27.000. Jadi pemerintah (khususnya Ditjen Pajak) masih memiliki pekerjaan rumah untuk mengejar sisa peningkatan jumlah NPWP baru berkisar antara 17 juta-28 juta.

Selain karena belum cukup optimalnya penarikan partisipasi WP, ada pula penyebab-penyebab lain yang sifatnya masih layak untuk diduga-duga. Pertama, penyebabnya bisa jadi lantaran data yang dikuasai pemerintah belum cukup valid dengan kondisi riilnya. Hal ini mulai terungkap dari lolosnya segelintir WP besar (prominen) atas kewajiban pajaknya dalam beberapa tahun terakhir.

Sesuatu yang paling fenomenal tentu yang terkait dengan beberapa nama orang terkaya di Indonesia (versi Forbes) yang ternyata belum memiliki NPWP. Jika tidak diatasi dengan langkah jitu, kekhawatiran berikutnya kejadian ini akan menular kepada WP prominen lain. Apalagi dalih yang digunakan 5 WP prominen tersebut karena sudah berpindah kewarganegaraan.

Apakah nantinya “strategi” ini tidak akan diikuti WP prominen lainnya? Kemungkinannya masih sangat terbuka lebar. Kedua, rendahnya realisasi target bisa juga dikaitkan karena pemerintah yang dianggap kurang kredibel. Tentu pandangan ini masih argumentatif, tetapi ada beberapa indikasi yang sekiranya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Pemerintah sudah sangat tampak ngos-ngosan mengejar target yang dicanangkan sendiri.

Artinya di balik proses perencanaan yang bombastis, pemerintah justru cenderung seperti tidak mampu mengenali dan mengelola kapasitas yang dimiliki. Fatalnya lagi fenomena ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Penyesuaian (perubahan) target karena realisasi kinerja yang sering kali buntu di tengah jalan seakan-akan terus menjadi sebuah tradisi.

Entah apakah ini memang merupakan strategi gimmick yang disengaja ataukah karena sudah bagian dari risiko sebuah proses perencanaan. Ketika pemerintah sedang membangun kredibilitas, seyogianya kepercayaan publik harus dikompensasi dengan hasil positif dari setiap kebijakan yang telah dilaksanakan.

Proyeksi perekonomian pemerintah seharusnya mampu menjadi soko guru bagi sektor swasta untuk menentukan strategi-strategi di lingkungan mikronya. Hasil penerimaan dana repatriasi juga dapat menjadi tolok ukur kredibilitas pemerintah. Dari total harta WNI di luar negeri yang terlapor selama program tax amnesty sebesar Rp1.162 triliun, sebanyak Rp1.017 triliun atau 87,5% di antaranya hanya dideklarasikan (tanpa direpatriasi).

Artinya sebagian besar WNI cenderung merasa lebih “aman” dengan pilihan hartanya tetap berada di luar negeri ketimbang iming-iming investasi di Indonesia melalui produk-produk repatriasi. Sesuatu yang teramat ganjil inilah yang kemudian perlu ditelusuri. Apakah memang daya saing investasi kita sedang dalam bargaining position yang lebih rendah? Ataukah negara lain sedang menciptakan barrier untuk menahan laju repatriasi? Oleh karena itu, kita perlu mawas diri seraya berusaha memperbaiki celah-celah kebijakan yang ada.

Sebelumnya kita harus bersepakat bahwa setiap kebijakan pemerintah seharusnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang minimal direpresentasikan pada kenaikan tingkat pendapatan dan daya beli/konsumsi rumah tangga. Kedua faktor inilah yang kemudian diharapkan mampu memacu pertumbuhan ekonomi serta tentunya dapat bermuara pada perluasan basis pajak.

Pertama, pemerintah perlu melanjutkan gerakan sosialisasi dan pendekatan persuasif, terutama kepada WP prominen yang tersisa, sembilan kelompok profesi yang dianggap berpenghasilan tinggi, dan puluhan juta kalangan UMKM di sisa waktu yang ada.

Tingkat partisipasi sembilan profesi yang terus dikejar semenjak periode kedua berjalan belum optimal. Hanya sekitar 5% analis dan pengacara yang ikut program pengampunan pajak. Kelompok yang paling patuh mengikuti program ini adalah konsultan pajak, sekitar 42%. Khusus untuk kategori UMKM, mengingat jumlahnya yang sangat banyak, Ditjen Pajak dapat menggandeng pemerintah daerah dan asosiasi UMKM untuk mengefektifkan proses persuasif.

Kedua, untuk kepentingan jangka menengah-panjang dan sekaligus menyambut hasil akhir tax amnesty, kita perlu melakukan penyegaran usaha yang sekiranya dapat menghasilkan semangat yang baru.

Perbaikan kinerja institusi perpajakan dan peningkatan kesadaran masyarakat terkait perpajakan menjadi titik tolak yang paling mendesak. Apalagi untuk tahun ini hampir dapat dipastikan akan terjadi perluasan basis pajak sebagai dampak dari tax amnesty. Terkait dengan persoalan adanya tax avoidance dan tax evasion, kita tidak bisa membatasi perspektif bahwa sumbernya hanya berasal dari satu sisi (masyarakat) saja, melainkan juga dapat disebabkan akses kemudahan dan akuntabilitas pengelolaan yang (mungkin) masih dirasa sangat terbatas.

Proses pengelolaan oleh Ditjen Pajak perlu mulai meyakinkan realisasi ide reformasi pajak, mulai dari perbaikan infrastruktur layanan pembayaran, perbaikan SDM, transparansi penggunaan hingga menekan potensi pelanggaran etika perpajakan. Ketiga, mekanisme reward and punishment harus clear dan transparan. Rekam jejak WP pribadi maupun badan harus terus dipantau untuk menanggulangi kecurangan-kecurangan serupa.

Apalagi pemerintah diuntungkan dengan pemberlakuan Automatic Exchange of Information (AEoI) yang secara efektif dimulai tahun depan. Mekanisme ini ikut membantu pemerintah dalam pengawasan praktik transfer pricing yang terkadang disalahgunakan WP untuk mengakali besaran pajak. Nah yang perlu digarisbawahi di sini, sejauh mana pemerintah akan mampu bertindak tegas dan adil dalam penerapannya.

Kalau sampai pemerintah lengah kembali, program tax amnesty dapat dikatakan akan berjalan sia-sia. Keempat, perlunya kesinambungan kebijakan dari sisi fiskal dan moneter. Contoh kasus yang terdekat bisa kita lihat dari mengendapnya sebagian besar dana repatriasi sebagai dana deposito perbankan.

Posisi dana yang masih menganggur di kantong perbankan menjadi sebuah ironi di tengah landainya capaian pertumbuhan ekonomi, konsumsi, dan penerimaan perpajakan. Apalagi sektor-sektor potensial seperti pertanian, properti, dan industri justru sedang membutuhkan perbaikan akses permodalan. Situasinya memang tidak cukup kondusif, tetapi pemerintah dapat berbagi tugas dengan otoritas moneter untuk mengeliminasi berbagai permasalahan secara sekaligus.

Misalnya untuk menggairahkan kembali kinerja sektor kredit, BI dapat memberikan insentif berupa pemotongan tingkat suku bunga acuan. Kemudian OJK dapat membantu dengan melakukan mitigasi dan pengawasan terhadap perilaku pasar yang cenderung destruktif. Sementara pemerintah bisa mendukung dengan memberikan kelonggaran unsur regulasi dan birokrasi, melakukan pelatihan SDM untuk tenaga kerja di sektor riil, serta menetapkan subsidi.

CANDRA FAJRI ANANDA

Dekan dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya

(rzk)
Live Streaming
Logo

Glossary

  • Abuse of Process

    Suatu aksi yang memboroskan waktu atau yang menggannggu, misalnya mengajukan kembali suatu perkara yang sudah diputuskan oleh pengdilan yang berwenang adalah pemakaian hak sewenang-wenang. Pengadilan itu dapat tinggal diam atau membubarkan aksi yang demikian.

  • Akuisisi

    Penggabungan badan usaha dengan cara menguasai sebagian besar saham badan usaha lain. Dengan akuisisi, dua atau lebih badan usaha tersebut tetap eksis secara hukum dan badan usaha yang menguasai saham paling besar menjadi induk perusahaan yang harus menyajikan laporan keuangan konsolidasi. Jadi, pada prinsipnya saham atau aset dari suatu perusahaan dibeli atau diambil alih oleh pihak lain baik perusahaan atau perorangan.

  • Agen Penjual

    Perusahaan Efek yang ditunjuk sebagai agen untuk menjual saham baru kepada masyarakat.

  • Afiliasi

    Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal. Hubungan antara pihak dengan pegawai direktur atau komisaris dari pihak tersebut. Hubungan antara perusahaan dengan pihak yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan, atau di bawah suatu pengendalian dari perusahaan tersebut atau, Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

  • Agio

    Nilai yang dimaksudkan ke dalam modal sendiri yang berasal dari selisih harga jual dikurangi nilai pari suatu emisi saham yang berasal dari dalam portepel dan dicatat di dalam akun (rekening) tersendiri yang juga bernama AGIO.

  • Aktiva Tidak Berwujud (Intangible Asset)

    Aktiva nonmoneter yang dapat diidentifikasi dan tidak memiliki wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lainnya, atau untuk tujuan administratif.

  • Bad Faith

    Pada umumnya ialah yang bertalian dengan fraud yang sebenarnya atau yang direncanakan, atau maksud untuk menipu atau memalsu; suatu kelalaian atau penolakan dengan sengaja untuk memenuhi suatu kewajiban atau utang. An act in bad faith adalah suatu tindakan yang tidak dipenuhi oleh suatu kekhilafan yang jujur atau karena tidak mengetahui, akan tetapi oleh suatu motif yang jahat atau yang mementingkan diri sendiri.

  • Balance Sheet

    Suatu pernyataan mengenai aktiva dan pasiva sesuatu perusahaan pada suatu waktu tertentu, seperti yang dibedakan dari suatu income statement, yakni yang memberi laporan tentang apa yang telah terjadi selama suatu jangka waktu.

  • Batasan Pada Jaminan Nasabah

    Nilai maksimum dari Efek dan atau saldo kredit yang dapat ditahan oleh Perusahaan Efek sebagai jaminan penyelesaian pesanan terbuka dan kewajiban nasabah lainnya yang tidak termasuk kewajiban dalam Rekening Efek Marjin.

  • Batasan Pada Jaminan Nasabah

    Nilai maksimum dari Efek dan atau saldo kredit yang dapat ditahan oleh Perusahaan Efek sebagai jaminan penyelesaian pesanan terbuka dan kewajiban nasabah lainnya yang tidak termasuk kewajiban dalam Rekening Efek Marjin.

  • Biro Administrasi Efek

    Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Emiten melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.

  • Book-Entry Settlement

    Penyelesaian Transaksi dilakukan dengan mendebit dan mengkredit Efek pada rekening kustodian.

  • Blue Chip

    Saham blue chip atau blue chip Stocks, merupakan saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki reputasi tinggi, sebagai leader di industri sejenis, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar dividen.

  • Brexit

    Brexit alias British Exit adalah pristiwa kala Inggris meninggalkan zona Uni Eropa

  • Cabotage

    Asal mulanya dari bahasa Prancis, yakni pelayaran melalui pantai seperti yang dibedakan dari pelayaran atau perdagangan samudra. Sekarang dalam dunia pengangkutan udara, adalah operasi-operasi dalam negeri berlainan dengan operasi internasional.

  • Capital, Invested

    Suatu istilah yang kadang-kadang dipakai untuk menggambarkan jumlah uang tunai dan aktiva yang dibayarkan ke dalam suatu perusahaan plus semua surplus yang diperoleh yang dikembalikan kepada perusahaan itu. Jadi, ia adalah suatu sinonim untuk the net worth daripada suatu perusahaan. Biasa juga disebut dengan istilah Kapital yang ditanam.

  • Capital, Equity

    Suatu istilah untuk bagian dari dana yang dipakai dalam suatu perusahaan yang telah ditanamkan atau diinvestasikan oleh para pemiliknya, bukan yang dipinjamkan oleh para kreditur. Secara bebas diartikan, suatu surat efek, seperti saham biasa, yang mewakili kepemilikan dalam suatu perusahaan.

  • Calon Perusahaan Tercatat

    Perseroan Terbatas yang telah mengajukan surat permohonan pencatatan Efeknya di Bursa.

  • Capital Asset Pricing Model (CAPM)

    Suatu teori penetapan harga aktiva dimana tingkat pengembalian dari aktiva atau surat berharga tersebut adalah sebesar tingkat bunga bebas risiko ditambah dengan faktor penyesuaian sebesar risk premium dikalikan dengan risiko sistematik aktiva tersebut.

  • Capital Gain

    Keuntungan yang diperoleh karena perbedaan antara harga beli dan harga jual suatu efek. Apabila perbedaan tersebut bersifat negatif (rugi) disebut capital loss.

  • Conflict of Interest (benturan kepentingan)

    Perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris, atau pemegang saham utama perusahaan.

  • Cash flow

    Biasa di sebut aliran kas, merupakan sejumlah uang kas yang keluar dan yang masuk sebagai akibat dari aktivitas perusahaan. Dengan kata lain, aliran kas yang terdiri dari aliran masuk dalam perusahaan dan aliran kas keluar perusahaan serta berapa saldonya setiap periode.

  • Capital Expenditure (capex)

    Atau pengeluaran modal, adalah investasi dalam bentuk asset atau infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang diperlukan untuk memberikan, memperluas dan atau meningkatkan kualitas layanan public. Nilai buku asset akan disusut (depresiasi) selama umur ekonomisnya yang wajar (kecuali tanah).Yang termasuk Capex antara lain : pembangunan atau pembelian jaringan, server dan PC, perangkat lunak, bangunan, dan tanah.

  • Date of Exportation

    Hari tanggal barang dagangan meninggalkan suatu negara menurut kenyataannya. Pemungut bea biasanya menganggap atau menetapkan harga pasar barang-barang yang diekspor itu sebagai harga pada hari yang tertentu itu.

  • Default (Kelalaian)

    Kekhilafan atau kelalaian untuk melaksanakan atau memenuhi suatu kewajiban atau utang; kelalaian untuk memenuhi suatu utang bilamana sudah habis temponya; terutama yang di bawah kontrak. Misalnya saja kelalaian melakukan pembayaran promisory note, obligasi atau hipotek atau suatu dividen, atau pembayaran bunga atas suatu obligasi atau surat efek lainnya, bilamana sudah habis temponya.

  • Daftar Hasil Kliring Netting (DHK Netting)

    Dokumen elektronik hasil Kliring secara Netting yang dilakukan oleh KPEI yang berisikan hak dan kewajiban setiap Anggota Bursa Efek yang timbul dari Transaksi Bursa yang terjadi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai.

  • Daftar Hasil Kliring Netting (DHK Netting)

    Dokumen elektronik hasil Kliring secara Netting yang dilakukan oleh KPEI yang berisikan hak dan kewajiban setiap Anggota Bursa Efek yang timbul dari Transaksi Bursa yang terjadi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai.

  • Daftar Kurs Efek (DKE)

    Daftar Kurs Efek (DKE) daftar harian yang diterbitkan bursa efek yang memuat keterangan tentang efek yang tercatat, kurs efek, volume, nilai dan frekuensi transaksi, tawaran beli jual, indeks harga saham dan lain-lain yang berkaitan dengan transaksi bursa.

  • Daftar Kurs Efek (DKE)

    Daftar harian yang diterbitkan bursa efek yang memuat keterangan tentang efek yang tercatat, kurs efek, volume, nilai dan frekuensi transaksi, tawaran beli jual, indeks harga saham dan lain-lain yang berkaitan dengan transaksi bursa.

  • Depresiasi

    Atau penyusutan, adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

  • Debt Ratio

    Merupakan total utang berbanding total aset. Rasio ini mengukur seberapa banyak aset yang dibiayai oleh hutang. Misalnya, rasio hutang 30 persen artinya, 30 persen dari aset dibiayai oleh hutang. Rasio hutang bisa berarti buruk pada situasi ekonomi sulit dan suku bunga tinggi, dimana perusahaan yang memiliki debt rasio yang tinggi dapat mengalami masalah keuangan, namun selama ekonomi baik dan suku bunga rendah maka dapat meningkatkan keuntungan.

  • Eased Off

    Suatu istilah yang dipakai di bursa efek dan komoditi apabila hal itu menunjukkan suatu reduksi atau pengurangan dalam harga-harga itu secara berangsur dan kecil.

  • Earning Asset

    Suatu istilah yang dipakai untuk investasi tertentu yang dibebani bunga modal dan yang diselenggarakan atau dikuasai oleh The Unitede Federal Reserve Banks. Investasi yang demikian dapat berupa uang kertas bank-bank anggota yang terjamin, uang yang didiskontokan untuk bank-bank anggota dan untuk federal reserve banks lainnya, bermacam-macam surat-surat wesel, dan dengan syarat-syarat tertentu, obligasi Amerika Serikat, sertifikat-sertifikat dan surat-surat utang.

  • Efek

    Surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

  • Efek

    Surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

  • Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap

    Efek beragun aset arus kas tetap efek beragun aset yang memberikan hak kepada pemegangnya menerima pembayaran dengan jadwal tertentu, walaupun jadual pembayaran tersebut dapat berubah karena keadaan tertentu.

  • Efek Beragun Aset Arus Kas Tidak Tetap

    Efek beragun aset yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima pembayaran secara bersyarat dan dalam jumlah yang tidak tetap.