Pola Dana Transfer Berubah, Sikap Daerah?

\Pola Dana Transfer Berubah, Sikap Daerah?\
Foto: Koran Sindo

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati lagi-lagi melakukan terobosan dalam sistem keuangan negara dan daerah. Kebijakan terbaru termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/ 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Isinya merombak sebagian besar dari PMK Nomor 187/2016. Poin-poin yang diubah lebih banyak membahas perbaikan beberapa ketentuan mengenai pengelolaan TKDD, terutama dari sisi pengalokasian, penyaluran, dan pelaporan serta efektivitas penggunaan TKDD.

Dengan perubahan tersebut, daerah dituntut berbenah dan melewati transisi kelembagaan ini dengan cermat lantaran kebijakan ini bisa sangat memengaruhi kapasitas mereka dalam penyelenggaraan pembangunan sebagaimana telah disusun dalam APBD. Pemikiran tersebut setidaknya disandarkan pada empat poin tujuan yang disampaikan Kementerian Keuangan dalam siaran pers beberapa hari lalu.

Pertama, Kemenkeu berkeinginan adanya penguatan efektivitas penganggaran dan pengalokasian TKDD dalam mengatasi kesenjangan antardaerah dengan tetap menjaga kredibilitas APBN. Kedua, Kemenkeu berharap ada perbaikan mekanisme penyaluran TKDD dengan mempertimbangkan kinerja penyerapan dana dan ketercapaian output untuk mendorong efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Ketiga, Kemenkeu mendorong pemerintah daerah agar mengoptimalkan dana transfer dan dana desa untuk meningkatkan kualitas belanja infrastruktur daerah. Keempat, Kemenkeu tengah membangun komitmen yang utuh dengan pemerintah daerah untuk mewujudkan pelayanan dasar publik yang berkualitas.

Dengan melihat pola-pola tujuannya, kita bisa menyimpulkan, PMK ini akan mengarahkan pemerintah daerah (dan desa) untuk memperbaiki kinerja birokrasi anggarannya. Misalnya dari segi penyerapan dana. Sejak pertama kali desentralisasi fiskal mewarnai masamasa reformasi dan otonomi daerah, dana transfer ke daerah cenderung mengalami tren kenaikan. Kemenkeu (2017) mencatat besaran TKDD 2017 bahkan sudah sembilan kali lipat jika dibandingkan dengan TKDD 2001.

Namun peningkatan dana transfer juga lebih sering diikuti dengan kenaikan sisa lebih/kurang perhitungan anggaran (SILPA). Misalnya belajar dari pengalaman tahun lalu, dari total realisasi TKDD 2016 yang mencapai Rp710,9 triliun, dana idle yang mengendap di perbankan berjumlah sekitar Rp83,85 triliun. Pencapaian tersebut bahkan lebih tinggi dari tahun 2015 yang dana idle-nya hanya Rp81,14 triliun.

Kondisi seperti inilah yang mungkin membuat pemerintah pusat “sesak napas”. Karena di tataran pemerintah pusat dan khususnya Kemenkeu, mereka sangat bersusah payah menjaga defisit fiskal agar tetap terkendali (bahkan dengan menambah utang) di tengah tuntutan untuk mengakselerasi pembiayaan pembangunan. Namun respons di tataran pemerintah daerah justru tampak relatif biasa-biasa saja.

Tidak banyak pemerintah daerah yang mampu melahirkan gebrakan kebijakan yang menjurus pada inovasi dan efisiensi pembangunan. Karena itu sangat wajar jika output yang dihasilkan era desentralisasi fiskal belum mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif. Namun ada catatan tersendiri untuk kejadian dana idle 2016. Daerah-daerah yang memiliki dana idle terbesar mengaku memiliki dana idle karena keterlambatan transfer dari pemerintah pusat yang baru terealisasi di Desember.

Kondisi penerimaan negara yang seret menyebabkan terjadinya penundaan TKDD. Dengan demikian pada waktu tersebut bukan murni keteledoran dari pemerintah daerah. Selain menyampaikan poinpoin tujuan, Kemenkeu juga merilis enam substansi utama yang tertuang di dalam PMK 50/2017.

Pertama, untuk pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) besaran nilai per daerah akan bersifat dinamis dan tergantung pada perkembangan penerimaan dalam negeri (PDN) neto. Kemenkeu mengatakan DAU bisa saja lebih tinggi dari target sebelumnya yang dijanjikan jika realisasi PDN neto melebihi target APBN 2017.

Pola ini sekali lagi berpotensi secara signifikan memengaruhi kredibilitas perencanaan dalam APBD/APBD-P. Apalagi jika ternyata realisasi PDN neto di bawah angka target sebagaimana kondisi di tahuntahun sebelumnya.

Kedua, penyaluran TKDD mulai saat ini akan mempertimbangkan kinerja penyerapan dan capaian output atas penggunaan TKDD pada triwulan/ tahap atau tahun sebelumnya. Kebijakan ini tidak hanya mengikat untuk skema DAU saja, melainkan juga untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik, Dana Insentif Daerah (DID), Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Tambahan Infrastruktur untuk Papua dan Papua Barat serta dana desa.

Ketiga, terdapat perubahan proses penyaluran DAK fisik dan dana desa dari yang sebelumnya dikelola Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPK) bergeser kepada KPPN di seluruh Indonesia. Alasan pergeseran ini ialah untuk meningkatkan efisiensi koordinasi dan konsultasi antara pemerintah daerah dengan Kemenkeu serta meningkatkan monitoring dan evaluasi serta kinerja pelaksanaan DAK fisik dan dana desa.

Keempat, PMK 50/2017 memberikan wewenang yang lebih besar kepada gubernur untuk memberikan rekomendasi atas usulan DAK fisik di level kabu-paten/kota dengan alasan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pendanaan.

Kelima, penyempurnaan kriteria dalam pengalokasian DID berdasarkan beberapa indikator tertentu seperti pengelolaan keuangan daerah (e-budgeting , e-planning, dan e-procurement), pelayanan dasar publik serta ekonomi kesejahteraan (seperti pengentasan masyarakat dari kemiskinan).

Dan keenam, peningkatan kualitas belanja infrastruktur daerah untuk meningkatkan pelayanan dasar publik dengan menganggarkan persentase tertentu dari dana transfer.

Menentukan Sikap Daerah

Perspektif normatif yang coba ditampilkan para perangkat Kemenkeu dalam PMK ini sebenarnya sangat menarik. Karena ada fakta pembenaran yang mendukung upaya pemerintah pusat untuk mengendalikan lebih dalam kinerja pengelolaan dana transfer ke daerah. Namun jika melihat momentum sosialisasinya, penulis patut menyayangkan mengapa kebijakan ini justru baru dilakukan ketika neraca APBD 2017 mulai bergerak.

Yang penulis khawatirkan, perubahan ini bisa merombak skema perencanaan belanja dan psikologis pemerintah daerah secara drastis. Dan rentetan dampaknya juga bisa menyasar ke target-target indikator makroekonomi daerah. Catatan berikutnya, efek PMK 50/2017 ini sangat mungkin menghambat programprogram yang sudah disepakati dan telah dilelang, khususnya yang sebelumnya direncanakan dari DAU.

Memang selama ini banyak asymmetric information bermunculan yang seakanakan menganggap bahwa DAU lebih banyak digunakan untuk belanja tidak langsung (belanja pegawai). Namun poin keenam dari PMK ini kan sudah “memaksa” pemerintah daerah untuk lebih mengedepankan belanja infrastruktur dan kebutuhan dasar publik lainnya sehingga Kemenkeu tinggal mengawal agar penyalurannya tidak termakan habis untuk belanja pegawai.

Dengan karakteristik DAU sebagai block grant yang pola penggunaannya diserahkan kepada daerah (peruntukan untuk sektoral, termasuk besarannya), keuntungan lainnya bisa mendorong daerah untuk berimprovisasi. Dengan demikian jika betul nantinya terjadi penundaan/pengurangan, sebenarnya telah terjadi juga penurunan kewenangan daerah untuk mengakselerasi pembangunan daerahnya.

Selain kritik mengenai momentum sosialisasi, penulis menganggap substansi lain dalam PMK 50/2017 sudah berjalan ke arah mekanisme pengelolaan yang lebih ideal. Nah yang perlu kita persiapkan berikutnya adalah langkah yang harus ditempuh pemerintah daerah.

Pertama, pemerintah daerah sebisa mungkin mulai menentukan milestones kebijakan dan memilah-milah program berdasarkan level urgensinya.

Dengan pertimbangan keterbatasan anggaran yang nyaris selalu terjadi, pemerintah daerah sudah seharusnya terlatih bersikap tegas dan realistis untuk mulai mengutamakan program- program prioritas. Pembinaan, pengawasan, koordinasi, dan sinkronisasi program menjadi salah satu cara untuk menghindari tumpang-tindih kebijakan sehingga pemerintah daerah harus matang dalam menyusun rencana-rencana kebijakan prioritas beserta dengan determinasi-determinasi kebijakannya.

Kedua, kerangka reformasi birokrasi khususnya untuk strategi penyerapan anggaran seharusnya sudah melangkah secara progresif.

Kunci utama langkah reformasinya terletak pada pengembangan SDM yang berwenang merencanakan dan mengelola anggaran. Karena selama ini keterbatasan kapasitas aparatur anggaran sering kali dijadikan kambing hitam dalam kinerja yang kurang optimal. Poin ini sangat terkait erat dengan poin pertama sebelumnya.

Pengembangan teknologi informasi dapat menjadi sarana pendukung untuk proses akuntabilitas, penyerapan aspirasi untuk menentukan target prioritas, serta membuka akses pengawasan yang lebih baik. Kredibilitas anggaran pemerintah daerah dapat dibangun ketika pemerintah daerah mampu menuntaskan visi-misi utamanya dalam proses pembangunan. Jika ditarik ke arah simpulsimpul indikator makroekonomi, penulis menyarankan alangkah lebih baiknya jika pemerintah daerah menempatkan pembangunan infrastruktur dan SDM sebagai kepentingan utamanya.

Ketiga, daerah perlu didorong lebih giat lagi agar tidak bergantung dengan dana transfer dari pemerintah di atasnya. Tujuan utamanya adalah agar proses pembangunannya tidak terjebak dengan dinamika keuangan pemerintah pusat. Alangkah lebih baik pemerintah daerah bisa meningkatkan ekstensifikasi dan intensifikasi yang mendorong agar PAD bisa lebih optimal.

Namun langkah ini lebih pas diposisikan sebagai output yang dilahirkan dari kebijakan- kebijakan sebelumnya, mulai dari proses hulu ekonomi (regulasi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur) hingga tahap hilirisasi ekonomi (daya saing pasar dan insentif-insentif pendukung lainnya). Karena itu pemerintah daerah perlu menyusun tahap-tahap kebijakan secara detail agar tidak hanya melahirkan output-output parsial yang bernilai ekonomi rendah. Mudah-mudahan pemerintah daerah bisa lebih arif menerjemahkan perubahan ini, khususnya melalui rancangan APBDP 2017 yang akan disusun dalam waktu dekat.

CANDRA FAJRI ANANDA

Dekan dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya

(rzk)
Live Streaming
Logo

Glossary

  • Abuse of Process

    Suatu aksi yang memboroskan waktu atau yang menggannggu, misalnya mengajukan kembali suatu perkara yang sudah diputuskan oleh pengdilan yang berwenang adalah pemakaian hak sewenang-wenang. Pengadilan itu dapat tinggal diam atau membubarkan aksi yang demikian.

  • Akuisisi

    Penggabungan badan usaha dengan cara menguasai sebagian besar saham badan usaha lain. Dengan akuisisi, dua atau lebih badan usaha tersebut tetap eksis secara hukum dan badan usaha yang menguasai saham paling besar menjadi induk perusahaan yang harus menyajikan laporan keuangan konsolidasi. Jadi, pada prinsipnya saham atau aset dari suatu perusahaan dibeli atau diambil alih oleh pihak lain baik perusahaan atau perorangan.

  • Agen Penjual

    Perusahaan Efek yang ditunjuk sebagai agen untuk menjual saham baru kepada masyarakat.

  • Afiliasi

    Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal. Hubungan antara pihak dengan pegawai direktur atau komisaris dari pihak tersebut. Hubungan antara perusahaan dengan pihak yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan, atau di bawah suatu pengendalian dari perusahaan tersebut atau, Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

  • Agio

    Nilai yang dimaksudkan ke dalam modal sendiri yang berasal dari selisih harga jual dikurangi nilai pari suatu emisi saham yang berasal dari dalam portepel dan dicatat di dalam akun (rekening) tersendiri yang juga bernama AGIO.

  • Aktiva Tidak Berwujud (Intangible Asset)

    Aktiva nonmoneter yang dapat diidentifikasi dan tidak memiliki wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lainnya, atau untuk tujuan administratif.

  • Bad Faith

    Pada umumnya ialah yang bertalian dengan fraud yang sebenarnya atau yang direncanakan, atau maksud untuk menipu atau memalsu; suatu kelalaian atau penolakan dengan sengaja untuk memenuhi suatu kewajiban atau utang. An act in bad faith adalah suatu tindakan yang tidak dipenuhi oleh suatu kekhilafan yang jujur atau karena tidak mengetahui, akan tetapi oleh suatu motif yang jahat atau yang mementingkan diri sendiri.

  • Balance Sheet

    Suatu pernyataan mengenai aktiva dan pasiva sesuatu perusahaan pada suatu waktu tertentu, seperti yang dibedakan dari suatu income statement, yakni yang memberi laporan tentang apa yang telah terjadi selama suatu jangka waktu.

  • Batasan Pada Jaminan Nasabah

    Nilai maksimum dari Efek dan atau saldo kredit yang dapat ditahan oleh Perusahaan Efek sebagai jaminan penyelesaian pesanan terbuka dan kewajiban nasabah lainnya yang tidak termasuk kewajiban dalam Rekening Efek Marjin.

  • Batasan Pada Jaminan Nasabah

    Nilai maksimum dari Efek dan atau saldo kredit yang dapat ditahan oleh Perusahaan Efek sebagai jaminan penyelesaian pesanan terbuka dan kewajiban nasabah lainnya yang tidak termasuk kewajiban dalam Rekening Efek Marjin.

  • Biro Administrasi Efek

    Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Emiten melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.

  • Book-Entry Settlement

    Penyelesaian Transaksi dilakukan dengan mendebit dan mengkredit Efek pada rekening kustodian.

  • Blue Chip

    Saham blue chip atau blue chip Stocks, merupakan saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki reputasi tinggi, sebagai leader di industri sejenis, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar dividen.

  • Brexit

    Brexit alias British Exit adalah pristiwa kala Inggris meninggalkan zona Uni Eropa

  • Cabotage

    Asal mulanya dari bahasa Prancis, yakni pelayaran melalui pantai seperti yang dibedakan dari pelayaran atau perdagangan samudra. Sekarang dalam dunia pengangkutan udara, adalah operasi-operasi dalam negeri berlainan dengan operasi internasional.

  • Capital, Invested

    Suatu istilah yang kadang-kadang dipakai untuk menggambarkan jumlah uang tunai dan aktiva yang dibayarkan ke dalam suatu perusahaan plus semua surplus yang diperoleh yang dikembalikan kepada perusahaan itu. Jadi, ia adalah suatu sinonim untuk the net worth daripada suatu perusahaan. Biasa juga disebut dengan istilah Kapital yang ditanam.

  • Capital, Equity

    Suatu istilah untuk bagian dari dana yang dipakai dalam suatu perusahaan yang telah ditanamkan atau diinvestasikan oleh para pemiliknya, bukan yang dipinjamkan oleh para kreditur. Secara bebas diartikan, suatu surat efek, seperti saham biasa, yang mewakili kepemilikan dalam suatu perusahaan.

  • Calon Perusahaan Tercatat

    Perseroan Terbatas yang telah mengajukan surat permohonan pencatatan Efeknya di Bursa.

  • Capital Asset Pricing Model (CAPM)

    Suatu teori penetapan harga aktiva dimana tingkat pengembalian dari aktiva atau surat berharga tersebut adalah sebesar tingkat bunga bebas risiko ditambah dengan faktor penyesuaian sebesar risk premium dikalikan dengan risiko sistematik aktiva tersebut.

  • Capital Gain

    Keuntungan yang diperoleh karena perbedaan antara harga beli dan harga jual suatu efek. Apabila perbedaan tersebut bersifat negatif (rugi) disebut capital loss.

  • Conflict of Interest (benturan kepentingan)

    Perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris, atau pemegang saham utama perusahaan.

  • Cash flow

    Biasa di sebut aliran kas, merupakan sejumlah uang kas yang keluar dan yang masuk sebagai akibat dari aktivitas perusahaan. Dengan kata lain, aliran kas yang terdiri dari aliran masuk dalam perusahaan dan aliran kas keluar perusahaan serta berapa saldonya setiap periode.

  • Capital Expenditure (capex)

    Atau pengeluaran modal, adalah investasi dalam bentuk asset atau infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang diperlukan untuk memberikan, memperluas dan atau meningkatkan kualitas layanan public. Nilai buku asset akan disusut (depresiasi) selama umur ekonomisnya yang wajar (kecuali tanah).Yang termasuk Capex antara lain : pembangunan atau pembelian jaringan, server dan PC, perangkat lunak, bangunan, dan tanah.

  • Date of Exportation

    Hari tanggal barang dagangan meninggalkan suatu negara menurut kenyataannya. Pemungut bea biasanya menganggap atau menetapkan harga pasar barang-barang yang diekspor itu sebagai harga pada hari yang tertentu itu.

  • Default (Kelalaian)

    Kekhilafan atau kelalaian untuk melaksanakan atau memenuhi suatu kewajiban atau utang; kelalaian untuk memenuhi suatu utang bilamana sudah habis temponya; terutama yang di bawah kontrak. Misalnya saja kelalaian melakukan pembayaran promisory note, obligasi atau hipotek atau suatu dividen, atau pembayaran bunga atas suatu obligasi atau surat efek lainnya, bilamana sudah habis temponya.

  • Daftar Hasil Kliring Netting (DHK Netting)

    Dokumen elektronik hasil Kliring secara Netting yang dilakukan oleh KPEI yang berisikan hak dan kewajiban setiap Anggota Bursa Efek yang timbul dari Transaksi Bursa yang terjadi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai.

  • Daftar Hasil Kliring Netting (DHK Netting)

    Dokumen elektronik hasil Kliring secara Netting yang dilakukan oleh KPEI yang berisikan hak dan kewajiban setiap Anggota Bursa Efek yang timbul dari Transaksi Bursa yang terjadi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai.

  • Daftar Kurs Efek (DKE)

    Daftar Kurs Efek (DKE) daftar harian yang diterbitkan bursa efek yang memuat keterangan tentang efek yang tercatat, kurs efek, volume, nilai dan frekuensi transaksi, tawaran beli jual, indeks harga saham dan lain-lain yang berkaitan dengan transaksi bursa.

  • Daftar Kurs Efek (DKE)

    Daftar harian yang diterbitkan bursa efek yang memuat keterangan tentang efek yang tercatat, kurs efek, volume, nilai dan frekuensi transaksi, tawaran beli jual, indeks harga saham dan lain-lain yang berkaitan dengan transaksi bursa.

  • Depresiasi

    Atau penyusutan, adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

  • Debt Ratio

    Merupakan total utang berbanding total aset. Rasio ini mengukur seberapa banyak aset yang dibiayai oleh hutang. Misalnya, rasio hutang 30 persen artinya, 30 persen dari aset dibiayai oleh hutang. Rasio hutang bisa berarti buruk pada situasi ekonomi sulit dan suku bunga tinggi, dimana perusahaan yang memiliki debt rasio yang tinggi dapat mengalami masalah keuangan, namun selama ekonomi baik dan suku bunga rendah maka dapat meningkatkan keuntungan.

  • Eased Off

    Suatu istilah yang dipakai di bursa efek dan komoditi apabila hal itu menunjukkan suatu reduksi atau pengurangan dalam harga-harga itu secara berangsur dan kecil.

  • Earning Asset

    Suatu istilah yang dipakai untuk investasi tertentu yang dibebani bunga modal dan yang diselenggarakan atau dikuasai oleh The Unitede Federal Reserve Banks. Investasi yang demikian dapat berupa uang kertas bank-bank anggota yang terjamin, uang yang didiskontokan untuk bank-bank anggota dan untuk federal reserve banks lainnya, bermacam-macam surat-surat wesel, dan dengan syarat-syarat tertentu, obligasi Amerika Serikat, sertifikat-sertifikat dan surat-surat utang.

  • Efek

    Surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

  • Efek

    Surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

  • Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap

    Efek beragun aset arus kas tetap efek beragun aset yang memberikan hak kepada pemegangnya menerima pembayaran dengan jadwal tertentu, walaupun jadual pembayaran tersebut dapat berubah karena keadaan tertentu.

  • Efek Beragun Aset Arus Kas Tidak Tetap

    Efek beragun aset yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima pembayaran secara bersyarat dan dalam jumlah yang tidak tetap.