JAKARTA - Pemerintah menyadari pembangunan infrastruktur yang memadai tidak bisa dipenuhi hanya dalam lima tahun pemerintahan. Karenanya, pemerintah akan menentukan prioritas yang harus dijalankan.
Untuk itu, cetak biru pembangunan infrastruktur akan dibuat dalam 100 hari pertama masa kerja pemerintah.
"Membangun infrastruktur besar-besaran di seluruh Indonesia barangkali belum bisa dipenuhi semuanya dalam lima tahun mendatang. Masih diperlukan lima tahun berikutnya, namun ada prioritas. Ruas-ruas jalan utama di provinsi besar misalnya, pelabuhan, dermaga, bandara, dan infrastruktur yang lain," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Hal itu dikatakan dia saat memaparkan Program 100 Hari Pemerintahan di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (5/11/2009).
Untuk menentukan prioritas itu, pemerintah pusat akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan dunia usaha, karena banyak infrastruktur yang harus dijalankan dengan skema kemitraan pemerintah dan swasta.
Asal tahu saja, Presiden sejak pagi tadi memimpin sidang paripurna kabinet. Sidang itu dihadiri seluruh anggota Kabinet Indonesia Bersatu II. Ada agenda yang dibahas dalam sidang tersebut.
Pertama adalah membahas lebih lanjut mengenai Program Kerja Kabinet 100 Hari. Kedua membahas APBN 2009, dan ketiga mendengarkan penjelasan dari Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri dan Jaksa Agung Hendarman Supanji mengenai kejadian hukum yang menimpa Chandra M Hamzah and Bibit Samad Rianto.
(Nurfajri Budi Nugroho)