Sejumlah Kawasan Industri Siap Gulung Tikar

JAKARTA - Pemerintah diimbau tidak terburu-buru masuk dalam Asean-China free trade agreement (ACFTA). Pasalnya, dengan persiapan yang sangat minim, Indonesia akan lebih banyak memperoleh mudaratnya daripada manfaatnya. Bahkan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) memperkirakan sejumlah kawasan industri, utamanya kecil dan menengah (IKM) dan kawasan ekonomi khusus terancam bubar.

“Kawasan-kawasan yang terancam itu seperti di Batam, Bintan, Jakarta, sampai Surabaya,” kata Ketua Umum BPP HIPMI Erwin Aksa di Jakarta akhir pekan lalu.

Erwin yang baru saja berkunjung ke sejumlah kawasan Industri di China mengatakan, pemerintah China paling siap untuk mengimplementasikan perjanjian perdagangan bebas. Dia mengatakan, perjanjian bebas ini telah direncanakan sejak delapan sampai 10 tahun lalu oleh China .

Sedangkan Indonesia hanya dalam hitungan bulan atau minggu. Itu sebabnya, China paling siap memasuki ACFTA. Bahkan tanpa ACFTA pun China sudah siap bersaing. Itu terbukti dengan murahnya barang-barang industri kecil yang dipasok dari China di Tanah Air.

”Tanpa ACFTA, buatan China itu sudah murah, apalagi adanya ACFTA, barang-barang kita semakin ditinggalkan oleh rakyatnya sendiri, boro-boro masuk ke China ,” kata Erwin.

HIPMI menilai berbeda dengan China, persiapan Indonesia hanya dalam hitungan bulan bahkan tanpa persiapan sama sekali menghadapi ACFTA. Untuk itu, HIPMI melihat dalam satu tahun ke depan sejumlah kawasan industri, termasuk dikawasan paling prestisius Batam, akan mati dengan sendirinya oleh ACFTA tersebut.

Dia mengingkatkan, China sudah siap memasok kebutuhan apapun yang dicari konsumen Indonesia ke depan. “Mulai untuk urusan duniawi sampai akhirat pun China sudah siapkan, termasuk manufaktur pendukung. Pendek kata tinggal genjot produksi mereka itu. Sedangkan kita masih berjuang supaya bunga kredit turun,” tegas Erwin.

Sejalan dengan Erwin, Ketua Bidang Perdagangan HIPMI Harry Warga negara mengingatkan, Indonesia akan masuk ke era deindustrisasi bila ACFTA diterapkan. Dia mengatakan, tidak terlihat terobosan radikal yang dapat membuat Indonesia siap menghadapi ACFTA.

Oleh sebab itu, Indonesia ke depan siap-siap berubah menjadi negara trader dan bukan negara industri sebagaimana yang dicita-citakan. “Kita sudah tahu, kalau cuma sebagai pedagang, tentu tidak ada nilai ekonomisnya dan sosialnya, sebab kita semua hanya menjadi sales dari negara Tiongkok,” tambah Harry.

Sebelumnya, Departemen Perindustrian telah melansir sebanyak 314 pos tarif dari delapan sektor usaha dan UKM akan ditunda dan dimodifikasi tarifnya. Kedelapan sektor industri itu di antaranya, makanan dan minuman, petrokimia, tekstil dan produk tekstil, kimia anorganik, alas kaki, elektronika, furniture, dan besi baja.

(Candra Setya Santoso)