Penolakan Hiswana Migas Dinilai Tak Beralasan

JAKARTA - Penolakan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) kepada dua Badan Usaha penyalur BBM PSO (bersubsidi) yaitu PT AKR Corporindo dan PT Petronas Niaga Indonesia sungguh tidak beralasan dan justru tidak mendukung dunia usaha yang kompetitif.
 
"Kompetisi itu harus ada. Mereka terlalu lama terhenyak dengan nasionalisme semu, jadinya bermental begger (pengemis)," ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon seusai Rapat Dengar Pendapat di Komisi VII DPR RI, di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (1/2/2010).
 
Menurutnya, protes Hiswana Migas tersebut justru karena mereka tidak mampu bersaing untuk menjadi distributor BBM PSO dan terlalu terbuai dengan jaminan dari Pertamina selama 30 tahun terakhir.
 
Selain itu, mekanisme pemilihan kedua badan usaha tersebut sudah melalui mekanisme yang berlaku sehingga tidak perlu dipertanyakan lagi kemampuan mereka. "Hiswana jadi katak dalam tempurungnya Pertamina. Mereka kan sudah melalui tender yang panjang, sudah teruji," tandasnya.
 
Hiswana Migas menyampaikan protes kepada Komisi VII DPR RI atas keputusan BPH Migas yang menunjuk badan usaha asing dan swasta, yaitu Petronas Niaga Indonesia dan AKR Corporindo sebagai penyalur BBM PSO (bersubsidi) pendamping Pertamina.
 
Ketua Hiswana Migas Moh Nur Adib menilai keputusan penunjukan dua badan usaha tersebut bukanlah keputusan yang tepat untuk menyalurkan BBM bersubsidi yang semestinya dilakukan oleh BUMN agar keuntungannya dapat dikembalikan kepada pemerintah.
 
Selain itu juga yang dikhawatirkan dengan masuknya pihak asing dan swasta tersebut nantinya akan mempersulit dalam hal pengawasan jika terjadi kelangkaan.
 
"Kalau terjadi kelangkaan akan rancu tanggung jawab, karena daerahnya rawan. Kalau ada asing dan swasta akan mempersulit pengawasan," ujarnya saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII.